Sejarah kelas xii

KD.3,5 masa pemerintahan orde baru

  (PKI) dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad/Pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S/PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30S/PKI.

Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66.

Kondisi Perekonomian

Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan.

Tuntutan Tritura

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut, yaitu:

• Pembubaran PKI dan ormasnya.
• Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
• Penurunan harga-harga