Bahan Ajar Sejarah SMA Kelas XII IPA semester 1
Nama sekolah : SMA Al Azhar 3
Mata pelajaran: Sejarah Indonesia
Nama guru. : Sumono, SPd
Standar Kompetensi :
Merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi
Kompetensi Dasar
Merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru
A. Proses Pertumbuhan Serta Mobilitas Penduduk Pada Masa Orde Baru
1. Pengertian Orde Baru
Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perkehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 194 secara murni dan konsekuen.Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966.Dengan demikian Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) sebagai tonggak lahirnya Orde Baru.
Advertisements
REPORT THIS AD
2. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966
Pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak. Ketika siding tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan siding kepada Waperdam II (Wakil Perdana Menteri II) Dr J. Laimena. Dengan helicopter, Presiden Soekarno didampingi Waperdam I, Dr Subandrio, dan Waperdam II Chaerul Saleh menuju Istana Bogor.Seusai siding kabinet, Dr J. Laimena pun menyusul ke Bogor.
Tiga orang perwira tinggi yaitu Mayor Jenderal Basuki Rakhmat. Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk minta izin akan menghadap presiden. Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap siap siaga mengatasi keadaan. Surat itulah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar
3. Tindak Lanjut Supersemar
Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Letnan jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar negara mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut.
Tanggal 12 Maret 1966, dikeluarkannya surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormasnya yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya, beraktifitas dan hidup di seluruh wilayah Indonesia.
Tanggal 18 Maret 1966 pengemban Supersemar mengamankan 15 orang menteri yang dinilai tersangkut dalam G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam Keputusan Presiden No. 5 Tanggal 15 Maret 1966
Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI.
Membersihkan lembaga legislative dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang di diduga G 30 S/PKI.
Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan.Demikian pula dua dari tiga tuntutan rakyat (Tritura) telah dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.Sementara itu, tuntutan ketiga, yaitu penurunan harga yang berarti perbaikan bidang ekonomi belum diwujudkan.Hal itu terjadi karena syarat mewujudkannya perlu dilakukan dengan pembangunan secara terus-menerus dan membutuhkan waktu yang cukup lama.Pelaksanaan agar lancer dan mencapai hasil maksimal memerlukan stabilitas nasional.
Pertumbuhan dan mobilitas penduduk, menurut Edward Ullman ada 3 faktor yang mempengaruhi timbulnya interaksi kota, yaitu:
Adanya wilayah yang saling melengkapi
Adanya kesempatan untuk berinteraksi
Adanya kemudahan transfer/pemindahan dalam ruang
Dalam kaitannya dengan interaksi kota tersebut, maka mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk baik secara teritorial ataupun geografis. Hubungan timbal balik antara kota dengan kota maupun antara kota dengan desa dapat menyebabkan munculnya gejala-gejala yang baru yang meliputi aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Gejala ini dapat bersifat positif ataupun negatif bagi desa dan kota.
Pusat-Pusat pertumbuhan di Indonesia pada masa Orde Baru
Untuk mengetahui munculnya pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia terdapat 2 teori yaitu :
Teori Tempat Sentral ( central place theory ) oleh Walter Christaller
Bahwa Pusat lokasi aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk harus berada di suatu tempat sentral yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah yang maksimum.Tempat sentral itu berupa ibukota kabupaten, kecamatan, propinsi ataupun ibukota Negara. Masing-masing titik sentral memiliki daya tarik terhadap penduduk untuk tinggal disekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda.
Teori Kutub Pertumbuhan ( Growth Pole Theory ) oleh Lerroux
Bahwa pembangunan yang terjadi di manapun tidak terjadi secara serentak tapi muncul pada tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan identitas yang berbeda. Kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub inilah proses pembangunan menyebarke wilayah-wilayah lain di sekitarnya.
Faktor penyebab suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan
Suatu titik lokasi menjadi pusat pertumbuhan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
Kondisi fisik wilayah
Kekayaan sumber daya alam
Sarana dan prasarana transportasi
Adanya industri
B. Perkembangan Masyarakat Intlektual Pada Masa Orde Baru.
1. Ciri-Ciri Pokok Kebijakan Pemerintah Orde Baru
Soeharto selaku pengemben Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS No, IX/ MPRS untuk membentuk Ampera yang bertugas:
Menciptakan stabilitas politik,
Menciptakan stabilitas ekonomi.
Tugas Pokok itulah yang disebut Dwidarma Kabinet Ampera. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu:
Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan;
Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 (5 Juli 1968);
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
Melaksanakan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Berdasarkan Tap MPR XXXIII Secara Umum, kebijakan pemerintah Orde Baru terdiri atas kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri.
