Materi kelas XII

  Nama guru             : Sumono

Mapel                      : Sejarah Indonesia

Kelas                        : XII

Materi                       : Awal kehidupan politik

Kehidupan Politik

Sistem Pemerintahan

Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 November 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat dukungan dari rakyat dan sebagian besar anggota Kabinet RIS adalah orang-orang Republik. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara. (UUDS) 1950.

Pada waktu negara kita menganut sistem demokrasi parlementer dalam pelaksanaan demokrasi liberal (1950 – 1959) terdapat tujuh buah kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga rata-rata setiap terjadi pergantian kabinet. Oleh karena tiap-tiap kabinet  tidak berumur panjang, maka programnya tidak dapat dilaksanakan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan instabilitas baik di bidang politik, sosial, maupun keamanan.

 

Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal :

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

• Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
• Konsolidasi dan menyernpurnakain susunan pemerintahar
• Menyempurnakan organisasi angkatan Perang
• Mengembangkan dan memperkokoh ekonomi rakyat
• Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

 

b.   Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

• Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai recana untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
• Mengusahakan kemakmuran rakyat
• Mempersiapkan pemilihan umum
• Mempersiapkan undang-undang perburuhan
• Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
• Memperjuangkan Irian Barat

 

c.   Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 2 Juni 1953)

• Melaksanakan pemilihan umum
• Memajukan tingkat penghidupan rakyat
• Mengatasi keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara
• Melengkapi undang-undang perburuhan
• Mempercepat usaha perbaikan dan pembaharuan pendidikan dan pengajaran
• Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, menyelesaikan hubungan Uni Indonesia – Belanda atas dasar negara merdeka dan meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat

 

d.   Kabinet Ali Sastroamijoyo, 1 adalah sebagai berikut:

• Program dalam negeri, mencakup soal keamanan, pemilu, kemakmuran dankeuangan, organisasi negara, dan perundang-undangan.
• program luar negeri, meliputi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan pengembalian Irian Barat

 

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali I digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dari masyumi, dengan programnya sebagai berikut :

• Mengembalikan kewibawaan pemerintah
• Melaksanakan pemilihan umum
• Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
• Pengembalian Irian Barat
• Melaksanakan kerja sama Asia – Afrika berdasarkan politik bebas aktif

 

Prestasi yang menonjol dari kebinet ini adalah:

• Berhasil melaksanakan pemilu pertama bagi Indonesia
• Pembubaran Uni Indonesia – Belanda

 

1. Kabinet Ali Sastroamijoyo 11 (20 Maret – 4 Maret 1957)

• Program kabinet Ali Sastroamijoyo 11 adalah sebagai berik_-.
• Pembatalan KMB
• Pengembalian Irian Barat
• Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
• Meneruskan kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan-keputusan KAA di Bandung tahun 1955.

 

g.   Kabinet Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Kabinet A II digantikan oleh Kabinet Juanda. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama “Panca Karya” antara lain sebagai berikut :

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan politik
• Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
• Perjuangan mengembalian Irian Barat
• Memperingati pembangunan

Kabinet ini berakhlr dengan dikeluarkan Dekrit Presiden 6 Juli 1959,

2.   Pemilihan Umum 1955            

Padatanggal 22 Agustus 1945 (Presiden mengumumkan bahwa sistem kepartaian RI adalah partai tunggal dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya organisasi politik di Indonesia, akan tetapi sistem ini tidak dapat dilaksanakan. Kemudian atas usul BP KNIP bahwa rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai-partai Indonesia.

Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wapres tersebut, terbentuk partai-partai politik sebagai berikut:

• Masyumi berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
• PKI, berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Moh. Yusuf
• Partai Buruh Indonesia (PBI), berdoro 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Nyono
• Partai Rakyat Jelata (PRJ), berdiri 8 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Dewanis
• Partai Kristen Indonesia (Parkindo), berdiri 10 November 1945 dipimpin oleh D.S Probowinoto
• Partai Sosialis Indonesia (PSI), berdiri 7 Desember1945 dipimpin oleh Mr. Amir Syarifudin
• Partai Rakyat Sosial (PRS), berdiri 20 Nopember 9445 oleh Sutan Syahrir
• Partai Katolik Republik Indosia (PKRI), berdiri 7 Desember 1945 oleh I.J. Kasimo
• Persatuan Rakyat Marhain Indonesia (Permai), berdiri 7 Desember 1945 oleh J.B. Assa
• Partai Nasional Indonesia (PNI), berdiri 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyosukarto

 

Pemilu I setelah Indonesia merdeka baru dapat terlaksana pada tahun 1955, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai  Partai Masyumi, PSII, NU, PSI, Partai Katolik, dan Parkindo. Pemilu  I bertujuan untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955.. Pelantikan anggota DPR dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 15 Desember 1955 dan dilantik pada tanggal 10 Nopember 1956.

Dalam pemilu I akhirnya muncul empat partai besar, yaitu Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Pemilu 1955 ternyata dapat berjalan dengan bersih dan tidak ada korban jiwa. Suasana demokratis yang dapat tercipta pada waktu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan.

Akan tetapi pada kenyataannya pemilu yang sangat didambakan rakyat dapat membawa ke arah kemajuan, ternyata tidak mampu membawa kestabilan politik di Indonesia, sebab perselisihan antar partai tetap berlangsung, sehingga masalah-masalah parlementer sulit diselesaikan.

3.   Nasionalisme ekonomi

Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia setelah proklamasi cukup besar. Indone­sia mewarisi kondisi ekonomi yang sangat rancu dari pemerintah pendudukan Jepang.

Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

• Ketika menduduki Indonesia, Jepang menguras kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran
• Perang Kemerdekaan memakan biaya yang cukup besar
• Perkebunan-perkebunan dan industri rusak berat
• Laju inflasi yang sangat tinggi, sebagai akibat beredarnya tiga mata uang sekaligus, yaitu uang uang de Javasche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintahan pendudukan Jepang.
• Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda

 

Akibat blokade pihak Belanda, pemerintah Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya, sehingga memudahkan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Menghadapi kondisi ekonomi yang mengalami krisis tersebut, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

• Pada bulan Juli 1946, Menkeu Ir. Surachman dengan persetujuan BP KNIP mengadakan pinjamanan terkumpul sebesar Rp. 500.000,00
• Pada tanggal 1 Oktober 1945, dikeluarkan UU No. 17 tahun 1946 tentang “Pengeluaran Oeang kertas Republik Indonesia (ORI) untuk menggantikan uang Jepang. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1946 tentang Penukaran Uang Jepang dengan ORI, dengan ketentuan sebagai berikut :

o   Di Pulau Jawa Rp 50,00 uang Jepang disamakan dengan Rp 1.00 ORI

o   Di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura Rp 100,00 uang Jepang disamakan Rp 1,00 ORI

1. Pada bulan Februari 1946 pemerintah melaksanakan konferensi ekonomi yang menghasilkan konsea sebagai berikut :

• Bahan makanan akan ditangani oleh Badan Pengawasan Makanan Rakyat, yang kemudian diubah menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM)
• Untuk meningkatkan produksi, maka perkebunan akan diawasi langsung oleh pemerintah.
• Dibentuk Badan Perencanaan Ekonomi
• Menteri persediaan makanan rakyat I.J. Kasimo membuat Kasimo Plan yang berisi hal berikut :

–       ­Merrperbanyak kebun bibit dan padi unggul

–       Pencegahan pengambilan hewan pertanian

–       Tanah-tanah terlantar haus ditanami kembali, terutama di Sumatera

–       Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 Juta penduduk Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 – 15 tahun.

–       Pelaksanaan program rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA), yaitu mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang.

–       Mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional dan mengaktifkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), PTE merupakan wadah pengusaha swasta,yang dibentuk sejak zaman Jepang.

–       Gabungan perusahaan perindustrian dan perusahaan penting, pusat perusahaan tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) diaktifkan Kembali dalam rangka menegakkan ekonomi Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut ternyata berhasil mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Apalagi secara ekonomi Konferensi Meja Bundar yang selenggarakan di Den Haag sangat merugikan pihak Indonesia sebab utang-utang Hindia Belanda dibebankan kepada Pernerint RIS. Dalam kondisi ekonomi yang semakin parah ini masyarakat mendambakan pembangunan ekonat nasional yang bebas dari gejolak ekonomi dunia. Kemudian pemerintah mengambil aingkah-langq perbaikan ekonomi dengan be,rbagai kebijakan sebagai berikut.

1)  Gunting Syafrudin

Untuk mengatasi defisit anggaran dalam upaya mengurangi peredaran uang, Menkeu Syafrudin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang bernilai Rp 2,50 ke atas yang kemudian dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin. Di bidang perdagangan luar negeri, Pemerintah mengambil langkah mengeluarkan  peraturan ekspor yang dilakukan dengan sertifikat devisa. Guna meningkatkan ekspor nilai tukar rupiah diubah menjadi Rp 7,60 setiap satu dolar untuk ekspor, dan Rp 11,80 setiap satu dolar untuk impor. Pecahnya perang Korea pada bulan Mei 1950, mengakibatkan ekspor Indonesia meningkat menjadi 243 % atau bernilai  115 juta dolar. Peristiwa ini dikenal sebagai Korea Boom.

 

2)  Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Memasuki tahun 1951 keadaan ekonomi Indonesia tidak berambah baik melainkan bertambah merosot, faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan antara lain sebagai berikut :

–       Pendapatan pemerintah berkurang akibat menurunnya perdagangan internasional

–       Ekonomi nasional terlalu tergantung pada ekspor hasil perkebunan

–       Belum berkembangnya sektor produksi lain, seperti industri dan perdagargan

–       Keamanan dalam negeri belum mantap

–       Instabilitas politik

–       Politik keuangan RI dibuat di negeri Belanda

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang terns merosot, Soemitro Djoyohadikusumo, Menteri perdagangan pada masa Kabinet Natsir berpendapat bahwa di Indonesia harus segera ditumbuhkan kelas pengusaha. Sumitro kemudian dikenal dengan Gerakan Benteng (Benteng Group). Langkah yang diambil Sumitro dalam membangun ekonomi nasional yaitu dengan memberi bantuan kredit kepada pengusaha Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah. Diharapkan secara bertahap pengusaha yang lemah akan berkembang maju, sehingga upaya mengubah struktur ekonomi kolonial menuju struktur ekonomi nasional akan terwujud. Mulai bulan April 1950 hingga tahun 1953 sekitar 700 pengusaha pribumi (Indonesia) mendapat kredit dari program Gerakan Benteng tersebut. Dengan berpedoman bahwa para pengusaha pribumilah yang dapat membangun perekonomian nasional, maka Gerakan Benteng ini adalah kebjiakan untuk melindungi pengusaha pribumi agar dapat berpacu dalam mengembangkan ekonomi nasional.

Tujuan dari program Gerakan Benteng antara lain sebagai berikut :

–       Menumbuhkan dan membina wiraswasta Indonesia sambil menumbuhkan ekonomi nasional.

–       Mendorong importir-importir nasiora hinggamampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing

–       Membatasi impor barang-barang agar memberikan lisensi impor hanya kepada importir Indonesia

–       Memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada importir Indonesia.

 

Pada kenyataannya program ini gagal mencapai tujuannya, sebab pengusaha pribumi terlalu tergantung kepada pemerirtar dalam mengembangkan usahanya. Bahkan banyak diantara mereka yang menyalahgunakan kebijakan pemerintah tersebut dengan mencari keuntungan secara cepat dan kredit yang mereka peroleh. Walaupun demikian pemerintah tetap berupaya untuk mengembangkan  pengusaha pribumi.

 

 

3)   Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

Pada masa kaniet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 s/d 12 Agustus 1955). Kabinet ini  berusaha untuk mengatasi krisis moneter dengan cara mealkukan nasionalisasi yang terjadi adalah sebagai berikut :

–    Dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 19 Juni 1951 berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 118 Tahun 1951 tanggal 2 Juni 1951.

–    Panitia Nasionalisasi bertugas mengajukan usul rencana nasionalisasi kemudian pemerintah trengangkat Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank berdasarkan Kepres RI No. 123 Tahun 1951 tanggal 12 Juni 1951.

–    Tanggal 15 Desember 1951 diumumkan UU No. 14 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, yang pada akhirnya berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi.

–    Dalam rangka menaikkan pendapatan, pemerintah Indonesia berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis

 

4)   Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 Juli 1953 s/d 12 Agustus 1955). Menteri Perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadisuryo memprakarsai sistem perekonomian yang dikenal dengan sistem Ekonomi Ali Baba. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba adalah pengusaha non­pribumi (China). Untuk memajukan ekonomi pengusaha, para pengusaha nonpribumi harus bekerja sama dengan pengusaha pribumi dan selanjutnya pemerintah memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Pada kenyataannya sistem berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.

 

5)   Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 s/d 3 Maret 1956) Indonesia mengirimkan delegasi ke negeri Belanda guna merundingkan masalah finansial ekonomi dengan pemerintah Belanda. Hasilnya pada tanggal 17 Januari 1956 tercapai rencana persetujuan Finek, yang antara lain berisi hat berikut:

–       Persetujuan Finek dan hasil KMB dibubarkan

–       Hubungan Finek Indonesia – Belanda didasarkan atas hubungan bilataral

–       Hubungan Finek didasarkan atas UU Nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain

Persetujuan ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indoneia mengambil langkah sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia – Belanda pada tanggal 13 Februari 1955  untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda

 

6)   RPLT Munap

Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) pemerintah membentuk suatu badan perencanaan pembangunan nasional yaitu Biro Perancang Negara, Ir. H. Juanda sbagai Menteri Perancang Nasional berhasil membuat Rencana Pembangunan Lima tahun yang berjalan tahun 1956 – 1961. Pada saat kabinet Juanda terbentuk (9 April 957- 5 Juli 1959) keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, sehingga pemerintah mencari jalan keluar dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Akan tetapi pada kenyataannya langkah ini ternyata tidak mengubah keadaan. Selain itu RPLT juga tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya antara lain sebagai berikut :

–       Daerah-daerah menempuh kebijakan sendiri-sendiri

–       Daerah di luar Jawa banyak yang melakukan barter langsung ke luar negeri

–       Harga barang ekspor menurun

–       Timbulnya ketergantungan antara pusat dan daerah

 

4.   Gangguan Keamanan dalam Negeri 3

Dalam upaya menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak hanya mengharapkan dari kekuatan asing yang meliputi Sekutu dan NICA, tetapi juga menghadapi berbagai ancaman dalam negeri tersebut. Beberapa gangguan keamanan dalam negeri antara lain sebagai berikut :

1.       Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII pada mulanya terjadi di daerah Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Gagasan Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam muncul sejak tahun 1942, ketika mendirikan pesantren Sufah  di Malangbong, Garut, Jawa Barat. Setelah terjadi agresi Militer Belanda I tahun 1947, Kartosuwiryo menyatakan perang fisabililah melawan Belanda. Pasukan Hisbullah dan Sabilillah dijadikan Tentara Islam Indonesia (TII). Dalam konferensi di Cisayong bulan Februari 1948 diputuskan untuk mengubah gerakan yang dipimpin Kartosuwiryo diangkat sebagai imam dari Negara Islam Indonesia. Dengan ditandatanganinya persetujuan Renville, pasukan TNI harus hijrah dari Jawa tengah ke Jogjakarta, akan tetapi Kartosuwiryo beserta pasukannya tetap tinggal di Jawa Barat. Setelah Pasukan Divisi Siliwangi hijrah, Kartosuwiryo lebih leluasa melaksanakan gerakannya.  Pda saat pasukan Devisi Siliwangi kembali dari Jawa Tengah dalam usaha melakukan perang gerilya terhadap agresi Militer II yang dilancarkan oleh Belanda, mereka menjumpai kesatuan-kesatuan bersenjata yang menamakan dirinya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Kesatuan bersenjata tersebut berusaha menarik TNI agar ikut bergabung dan menghalang-halangi Pasukan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat, akibatnya pertempuran tidak dapat dielakkan.

Dalam usaha menyelesaikan perlawanan DI/TII, pemerintah melakukan pendekatan melalui pemimpin Masyumi Muh. Natsir untuk mengajak dan membujur agar  kembali ke NKRI, tetapi tidak berhasil. Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan perang Bharatayuda di bawah pimpinan Jenderal Nasution.

Dengan taktik pagar betis akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962  DI/TII Kartosuwiryo dapat ditangkap di daerah Gunung Geber , Majalaya, Jawa Barat  oleh pasukan Siliwangi dan dihukum mati oleh pengadilan militer pada tanggal 16 Agustus 1962. Pemberontakan DI/TII juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1)      Gerakan DI/TII Jawa Tengah

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah mula-mula meletus di daerah Brebes, Tegal dan Pekalongan di bawah pimpinan Amir Fatah yang kemudian bergabung dengan gerakan Kartosuwiryo. Pemerintah segera bertindak cepat untuk menumpas pemberontakan ini dengan membentuk suatu komando operasi ini, semula dipimpin oleh Letkol Sarbini, selanjutnya diganti oleh Letkol M. Bachrum dan akhirnya digantikan oleh Letkol Ahmad Yani.

Di daerah Kebumen juga terjadi pemberontakan yang dilancarkan oleh angkatan Umat Islam (AUI) di bawah pimpinan Kyai M. Malifudz Abdurrahman (Kyai Sumolangu). Pemberontakan DI/TII Jawa Tengah semula tidak terlalu berarti, tetapi akhirnya menjadi besar dan meluas setelah Batalyon 426 Kudus dan Magelang bergabung dengan DI/TII. Akhirnya pemberontakan ini dapat dihancurkan dalam suatu operasi penumpasan (Operasi Merdeka) di bawah pimpinan Letkol Soeharto.

 

2)      Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan

Kahar Muzakar mempunyai keinginan untuk mendapatkan kedudukan dalam APRIS namun tidak dapat terpenuhi. Dengan alasan mememperjuangkan seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSI) pada tahun 1952, maka Kahar Muzakar menyatakan diri sebagai bagian NII Kartosuwiryo. Operasi penumpasan pemberontakan, dilaksanakan oleh TNI dan barn pada tanggal 3 Februari 1965 tokoh DI/TII Sulawesi Selatan Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI Divisi Siliwangi.

 

 

3)      Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan

Gerakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hedar bin Umarsalah seorang bekas Letda TNI. Dengan pasukannya yang berna-a Kesatuan Rakyat yang tertindas, lbu Hajar menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI / Tll Kartosuwiryo, pada akhirnya TNI berhasil menangkap Ibu Hajar dan menghancurkan gerakannya pada tahun 1959.

 

 

4)      Gerakan DI/TII Aceh

Pada awalnya Daud Beureueh menjabat Gubernur Militer di daerah Aceh Setelah terbentuk NKRI, Aceh hanya menjadi Karesidenan bagian dari propinsi Sumatera Utara. Daud Beureueh menentang kebijakan ini, oleh karena itu pada tanggal 21 September 1953, ia menyatakan Aceh mengabung dengan NII Kartosuwiryo.

 

1.       Gerakan Angkatan Penang Ratu Adil (APRA)

Pemberontakan ini berlangsung di kota Bandung, yang bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara Federasi dan memiliki tentara sendiri dalam RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950 di bawah pimpinan Kapten Westerling dan dengan pasukan 800 orang, mereka mengadakan gerak cepat menyerang kota Bandung, dengan membantai semua anggota TNI yang mereka jumpai dan menduduki Markas Divisi Siliwangi, serta membunuh Letkol Lembong dan 79 anggota APRIS serta penduduk sipil.

Pemerintah berhasil menumpas APRA, tetapi pada tanggal 22 Februari 1950 Westerling berhasil meloloskan diri melalui Malaya menuju negara Belanda. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui bahwa ternyata Sultan Hamid II (tokoh BFO) diduga terlibat bahkan yang mendalangi gerakan tersebut, APRA ternyata juga berusaha membuat kekacauan di Jakarta dengan merencanakan pembunuhan terhadap Mention RIS Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sekjen Menhankam Mr. Ali Budiarjo dan Kepala Staf APRIS TB. Simatupang, namun gerakan itu dapat digagalkan.

 

 

1.        Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil, ia adalah mantan Jaksa Agung NIT yang memproklamasikan lahirnya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 dan memisahkan diri dari NKRI. Untuk menumpas RMS ditempuh melalui cara damai yaitu dengan mengirim Dr. J. Leimena. Misi ini ditolak pengikut-pengikutnya, sehingga pemerintah mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang (Panglima Teritorium Indonesia Timur) yang berhasil mendarat di pulau Buru pada 14 Juli 1950. Kemudian dalam usaha penumpasannya kekuatan APRIS dibagi dalam tiga grup yaitu sebagai berikut :

–       Grup I dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranata Kusumah

–       Grup II dipimpin oleh letkol Slamet Riyadi yang berhasil menguasai Benteng Nieuw Victoria 3 Nopember 1950, tetapi pada penyerangan KNIL yang menyamar sebagai APRIS, sehingga is gugur dalam benteng tersebut.

–       Grup III dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio

Operasi militer ini akhirnya berhasil melumpuhkan gerakan RMS. Pada tanggal 2 Desember 1963 Dr. Soumokil, pemimpin pemberontakan RMS berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

 

d.   Pemberontakan Andi Azis di Makassar

Andi Azis adalah anggota APRIS yang tidak setuju jika TNI ikut mempertahankan daerah bekas wilayah NIT di bawah Mayor Worang. Pada tanggal 5 April 1950 Andi Azis beserta pasukannya menyerang APRIS di Makassar dan menawan Panglima tentara Teritorium Letkol A.J. Mokoginta, Akibatnya Menteri negara NIT Ir. R D. Diapari mengundurkan diri, karena tidak menyetujui IL:ndakan Andi Azis. Pada tanggal 21 April 1950 Sukowati, wakil negara NIT mengumumkan bahwa NIT akan bergabung dengan RI.

Pada tanggal 8 April 1950 pemerintah menginstruksikan agar Andi Azis menyerah dan bersamaan dengan itu dikirim ekspedisi pasukan yang didatangkan dari Jawa Barat, yaitu Batalyon Brigade 14 (Siliwangi) di bawah Kapten Bakar Ardi Kusumah, dari Jawa Timur Brigade 6 di bawah pimpinan Letkol Suprapto Sukowati. Pada tanggal 5 Agustus 1950 secara tiba-tiba Pasukan KNIL / KL menyerang Markas staf Brigade 10 Garuda Mataram, setelah terjadi perlempurap selama 2 hari, pihak KNIL meminta perundingan tetapi ditolak oleh Letkol Soeharto. Selanjutnya Letkol Soeharto mengajukan dua alternatif kepada KNIL/KL yaitu meninggalkan kota Makassar dan menyerahkan semua senjata atau kalau tidak seluruh anggota KNIL akan di hancurkan. Pada tanggal 8 Agustus 1950 anggota KNIL menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Letkol Soeharto. Dengan demikian pemberontakan Andi Azis dan bekas anggota KNIL dapat diselesaikan secara tuntas.

 

e.   Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Letkol Achmad Husein yang telah Memproklamasikan berdirinya negara PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang SumateraBarat, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Perdana Menterinya. Pemberontakan PRRI ini diawali dengan adanya hubungan yang tidak harmonic antara pemerintah pusat dengan daerah, terutama Sumatera dan Sulawesi. Mereka menganggap bahwa alokasi biaya pembangunan dari pusat dirasa kurang memadai. Tokoh-tokoh gerakan PRRI kemudian membentuk dewan daerah militer, antara lain sebagai berikut :

–     Dewan Banteng di Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956 di bawah pimpinan Letkol Achmad Husein.

–     Dewan Gajah di Medan pada tanggal 22 Desember 1956 oleh Kolonel Simbolon

–     Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Mangum di Manado. Sulawesi Utara yang dibentuk oleh Vince Samuel pada tanggal 18 Februari 1957.

 

Pembentukan dewan-dewan tersebut dalam rangka melakukan gerakan di bawah tanah yang akhirnya meningkat menjadi gerakan terbuka yaitu PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi Utara. Pada tanggal 10 Februari 1958 Letkol. Achmad Huesin mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri, akibatnya pemerintah pusat dengan tegas menumpas gerakan mereka. Operasi penumpasan dilakukan pemerintah dengan membentuk operasi gabungan angkatan, darat, laut, dan udara yang diberi nama Operasi 17 Agustus beserta beberapa operasi lainnya, seperti berikut:

1)      Operasi Tegas di Riau untuk mengamankan perusahaan minyak dan warga asing agar tidak ada kapal asing yang campur tangan seperti USA.

2)      Operasi Sapta Marga di Sumatra Utara

3)      Operasi Sadar di Sumatra Selatan

4)      Operasi Merdeka di Sulawesi sebagai ga.bungan Angkatan Darat. Angkatan laut, dan Angkatan Udara, berhasil menembak jatuh pesawat pembom USA B-26 dengan pilot Allan Lawrence. Karena sudah lemah akhirnya Achmad Husein menyerah pada tanggal 29 Mei 1961 bersama Zulkifli Lubis dan Syafruddin Prawiranegara, kepada Pemerintah, sedangkan Sumitro yang berada di Singapura kembali ke RI tahun 1967.

 

f)   Pemberontakan Permesta di Sulawesi

Gerakan separatisme juga terjadi di Makassar di bawah pimpinan Letkol Vince Samuel sebagai Panglima Teritorium VII di Makassar yang secara resmi menyatakan mendirikan gerakan Permesta 2 Maret 1957. Di Sulawesi Tengah dan Utara, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, Kolonel D.J. Somba pada tanggal 17 Februari 1958 menyatakan bahwa daerah Sulawesi Utara dan Selatan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Pernyataan Somba adalah pernyataan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Untuk menghadapi Permesta, pemerintah mengadakan operasi. Sapta Marga dan operasi Merdeka yang dilancarkan pada bulan April 1958. Ternyata Permesta mendapat bantuan dari pihak asing, terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat asing yang di kemudikan oleh A.L. Pope warga negara AS pada tanggal 18 Mei 1958 di atas kota Ambon. Gerakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, dan sisa-sisanya dapat ditumpas pada tahun 1961.

 

 

MATERI POKOK II

 

 

 

Pasca Perang Dunia II konfigurasi politik dunia ditandai dengan munculnya bipolarisasi kekuatan antara blok barat (AS) dan blok timur (Uni soviet) kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern sehingga menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia. Negara-negara berkembang terdorong untuk mercar jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia,.sebagai salah satu negara berkembang Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal dengan konferensi Asia Afrika.

 

A. Penggalangan Kerja Sama Internasional dan Solidaritas antarbangsa

Konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi oleh adanya perebutan pengaruh antara dua blok raksasa yaitu blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet). Dengan berakhirnya perang dunia II dan semakin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Gagasan untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika muncul dari beberapa tokoh negarawan Asia yang mengadakan konferensi Pancanegara dikota Kolombo, Srilangka pada tanggal 24 – 25 April 1954, Tokoh-tokoh dalam konferensi Asia Afrika antara lain sebagai berikut :

1. Perdana Menteri Srilanka, Sir John Kotelawala
2. Perdana Menteri Indonesia, Mr. Ali Sastroamijoyo
3. Perdana Menteri India, Pandit Jawaharal Nehru
4. Perdana Menteri Pakistan, Mohammad Ali Jinnah
5. Perdana Menteri Birma (Myanmar), Unu

Dalam konferensi Kolombo Perdana Menteri Indonesia Mr. Ali-Sastroamijoyo mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih leluasa jangkauannya, yaitu tidak hanya mencakup negara-negara Asia saja, tetapi juga negara-negara Afrika. Usul tersebut diselenggarakan Konferensi Pancanegara II pada tanggal 28 – 29 Desember 1954 di kota Bogor, yang dikenal dengan Konferensi Bogor.

Dalam konferensi Bogor dirumuskan tentang hal berikut:

–       Tujuan Konferensi Asia Afrika

–       Negara-negara peserta KAA (30 negara)

–       Waktu dan acara KAA

–       Negara-negara sponsor

–       Mendukung Indonesia menuntut kembali Irian Barat

Setelah melalui berbagai persiapan, maka KAA akhirnya dapat dilaksanakan di kota Bandung pada tanggal 24 April 1955, Panitia pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah perdana Menteri Ali Sastroamijoy sebagai ketua dan Ruslan Abdulgani sebagai Sekjennya. Konferensi Asia Afrika yang dibuka oleh Presiden Soekarno, seharusnya dihadiri oleh 30 negara di kawasan Asia dan Afrika, yang terdiri dari 5 negara sponor (Rhodesa), karena situasi dan kondisi politik dalam negerinya belum stabil. Walaupun demikian KAA fete berlangsung dengan dihadiri 29 negara. Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi kulit berwarna yang terbesar, maka disebut The Afro Asian Conference. Hasil keputusan yang diambil dalam KAA, terdiri dari sepuluh (10) keputusan yang lebih dikenal dengan Dasa Sila Bandung, antara lain sebagai berikut :

–       Menghormati hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB

–       Menghormati kedaulatan dan integritas nasional semua warga

–       Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil

–       Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain

–       Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun kolektif sesuaidengan piagam PBB

–       Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain

–       Tidak melakukan tindakan-tindakan ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain

–       Menyelesaikan perselisihan internasional jalan damai sesuai dengan piagam PBB

–       Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama

–       Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional

 

Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, banyak negara yang belum merdeka, mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara yang berdais penuh. Selain itu konferensi Asia Afrika juga memiliki pengarun internasional antara lain sebagai berikut :

–       Berkurangnya ketegangan dunia, misainya Cina (RRC) bersedia berunding dengan USA mengenai Taiwan

–       KAA menentang ras diskriminasi, sehingga Australia menghapus politik White Australian Policydan Amei mengadakan kelas campuran

–       Medorong lahirnya organisasi Gerakan Nonblok.

–       Dengan demikian, Konferensi Asia Afrika sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menciptao perdamaian dunia.

 

B. Konferensi London tentang Terusan Suez

Terusan Suez memiliki arti yang sangat besar bagi kepentingan ekonomi dan letaknya sangat strategiz. Terusan ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, sehingga sangat penting bagi pelayaran 3: perdagangan Internasional. Terusan Suez mulai digali pada mesa Raja Muda Muhammad Said, oleh Ferdirar de Lessers (Perancis) serta dikelola oleh perusahaan Compagnie Universal de Canal Maritim de Suez (par~ 25 April 1959 dan diresmikan 17 November 1969 oleh permaisuri Napoleon III). Karena kedudukan Tenrusan Suez sangat penting, maka pada tanggal 29 Oktober 1988 bangsa Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Spanyol, Hon-aria, Australia, Rusia, Belanda dan Italia mengadakan Konferensi di Istambul yang menetapkan hal berikut:

–       Kebebasan berlayar bagi semua kapal dagang maupun kapal perang baik dalam keadaan damai maupun perang

–       Semua kapal yang melalui Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan kekerasan

–       Tidak boleh menempatkan kapal perang di sepanjang Terusan Suez

–       Pemerintah Mesir harus mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga pelaksanaan konferensi Istambul.

Tindakan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang menasionalisasikan Terusan Suez pada 26 Juli 1956,dianggap sangat merugikan negara-negara yang menggunakan terusan tersebut. Inggris dan Perancis merupakan dua negara yang mengajukan protes atas terhadap tindakan Mesir yang disebut dengan tindakan sepihak. Protes-protes itu ditolak oleh pemerintah Mesir, Untuk menyelesaikan krisis ini Inggris, Perancis dan Israel yang juga memiliki kepentingan terhadap Terusan Suez, Untuk menyelesaikan krisis ini, Inggris dan Perancis yang dibantu oleh Amerika Serikat, London I bulan Agustus 1956 dengan tujuan untuk tetap mempertahankan internasionalisasi     Suez. Akan tetapi konferensi itu gagal dalam mencari penyelesaian. Demikian juga dengan demikian konferensi London II bulan September 1956.

Karena Konferensi London tidak dapat menyelesaikan masalah terusan Suez, maka diambil alih oleh PBB dan diproses melalui Dewan Keamanan bulan Oktober 1956. Resolus! dewan keamanan PBB tetap masih menganjurkan agar Terusan Suez memiliki status internasional. Namur Mesir menolak resolusi tersebut, sehingga situasi memanas lagi setelah Inggris dan Perancis menyerbu Port Said dan Israel menyerang Terusan Suez dan Sinai. Kemudian atas usul Menteri, Luar Negeri Kanada dibentuk pasukan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dunia dikawasan garis perbatasan Mesir – Israel.

 

C. Pengiriman Pasukan Garuda

Pada tanggal 26 Juli 1956 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez, akibatnya Inggris dan Perancis yang memiliki saham atas Terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Mesir. Serangan Inggris dan Perancis yang dibantu Israel terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda I untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB. Pasukan perdamaian PBB yang dikirim ke Timur Tengah (Mesir) dinamakan United Nations Emergency Force (U N E F).

Pasukan Garuda I di bawah pimpinan Mayor Sudiyono berkekuatan 550 personil terbagi atas kesatuan Teriotium IV Diponegoro, Teritorium V Brawijaya dengan komando Letkol Infantri Suyudi Sumodiharjo Pasukan       Garuda I berhasil  melaksanakan tugasnya dengan baik dan pada tanggal 12 September 1957 pasukan Garuda I ini membuat Indonesia terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk membantu memelihara perdamaian di berbagai belahan dunia bila terjadi sengketa, diantaranya sebagai berikut :

–       Pasukan Garuda 11 di bawah pimpinan Kolonel Priyanto diberangkatkan ke Kongo 10 September 1960 untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBBdengan United Nations Operation for the Congo (UNOC), bertugas hingga bulan Mei 1961.

–       Pasukan Garuda III di bawah pimpinan Brigjen Kemal juga bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964.

–       Pasukan Garuda IV di bawah pimpinan Brigjen TNI Wivono, bertugas di Vietnam mulai bulan Januari 1973 sampai Juli 1972.

–       Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Kolonel Rudini dan wakilnya Mayor Basofi Sudirman dikirim ke Timur Tengah pada tanggal 3 Desember 1973.
–       Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Brigjen Sukemi Sumantrio bertugas di Vietnam dari bulan AF 1974 sampai November 1974, kemudian digantikan Pasukan Garuda VlIi di bawah pimpinan Brigjen T, Bambang Sumantri dari bulan November 1974 sampai bulan Juni 1975. Pada tahun ini pula pasuka perdamaian PBB untuk Vietnam ICCS (IntemasionalCommision for Control and Supervision) ditarik mend. sefelah seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietnam Utara atau Vietkong yang berhaluan komunis.

–       Pasukan Garuda VIII di bawah pimpinan Kolonel Gunawan Wibisono, Kontingen Garuda VI dan V bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Emergency Force (UNIEF)

 

Bagi bangsa Indonesia pengiriman Misi Garuda untuk memenuhi permintaan PBB memiliki alasan yang kuat. Yang pertama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanaka ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan kedua sesuai dengan politik Luar Ngeri Indonesia bebas aktif.

 

D. Deklarasi Djuanda tentang.,Batas Perairan Nasional Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan atau Archipelago  yang memiliki wilayah darata dan perairan. Untuk itulah pada mass Kabinet Djuanda berusaha memperjuangkan masalah perairan nasional Indonesia, yang menjadi masalah utama yang harus mendapat penanganan serius. Melalui perjanjian Kabinet Djuanda, akhirnya Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan suatu pernyataa tentang wilayah perairan negara RI. Dalam pengumuman tertentu dinyatakan bahwa segala perairan di sekitar nusantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya laut adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan. Dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatar mutlak negara Republik Indonesia.

Pengumuman pemerintah ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Juanda.Dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan batas perairan nasional dengan mempergunakan prinsip kepulauan (Archipelago Principle) atau lebih dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara. Dasar pokok penetapan perairan nasional antara lain sebagai berikut:

–       Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sifat serta corak berbeda satu sama lainnya.

–       Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara RI maka wilayah laut dianggap sebagai kesatuan yang bulat.

–       Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktup dalam Territorialle Zeen Maritim Kringenitalie Ordonantie 1939 (stbi 1939 no. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorial sendiri.

–       Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Prinsip-prinsip dalam dekiarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU ini terdapat pokok konsepsi Wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut :

–       Untuk kesatuan integritas wilayah dan kesatuan ekonomi ditarik garis-garis lurus menghubungka, titik terluar dari pulau luar.

–       Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

–       Jalur laut (Laut Teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis pangkal

–       Hal lintas kendaraan air (kapal) asing selama tidak merugikan Res Nullius menyatakan akan bahwa laut tidak ada yang memiliki, oleh karena itu dapat diambil setiap negara.
MATERI POKOK III

 

 

Kegagalan konstituante menerapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran keadaan negara yang telah dirong-rong sejumiah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan penyelamatkan negara dari bahaya, presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional yakni mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959.                                                                                                                                N

 

1.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan urnurn 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) baru sebagai pengganti UUDS 1950.

Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Dalam sidang-sidangnya, selalu diwarnai adanya benturan-benturan antara partai politik dan golongan, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan negara dilanda kekalutan konstitusional, sehingga mengganggu dan membahayakan stabilitas Nasional dengan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal dengan Konsepsi Soekarno, dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut :

–       Sistem Demokrasi Parlementer secara berat tidak cocok dengan kepribadian bangsa  Indonesia, sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin.

–       Dibentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi masyarakat lainnya.

–       Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat.

 

Dalam konsepsi ini presiden juga mengusulkan perlunya dibentuk kabinet ke empat yaitu PNI, Masyumi NU dan PKI. Beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PIR tidak menyetujuinya karena perubahan sistem pemerintahan menjadi wewenang Badan Konstituante. Pada tanggal 25 April 1959 dihadapan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945 Anjuran ini diperdebatkan dalam sidang konstituante, kemudian diputuskan untuk mengadakan pemungutar suara (voting). Sebagai gambaran hasil-hasil pemungutar suara waktu itu adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Mei 1959, 269 suara setuju dan 199 suara menolak
2. Pada tanggal 1 Juni 1959, 263 suara setuju dan 203 suara menolak
3. Pada tanggal 2 Juli 1959, 264 suara setuju dan 204 suara meniolak

Meskipun mayoritas suara setuju kembali pada UUD 1945, namun karena jumlahnya tidak mencukup dua pertiga anggota konstituante seperti yang diisyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950, maka tidak dapat diambil keputusan atas anjuran Bung Karno tersebut.

Pada tanggal 3 Juni 1959 Badan Konstituante memasuki masa reses (Istirahat tidak mengadakan sidang) dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan berbagai fraksi dalam konstituante menyatakar tidak akan menghadiri sidang. Sementara pada tanggal yang sama pemerintah mengeluarkan larangan kegiatan politik dengan peraturan nomor Prt/PEPERPU/040/1959. Kegagalan Badan Konstituante mencapai kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945, masa reses yang tidak menentu dan pernyataan berbagai fraksi yang memboikot untuk menghadiri sidang, menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah ­melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 isinya sebagai berikut :

1. Pembubaran Badan Konstituante
2. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS

 

2.      Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupdkan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.

a.  Sistem Politik Demokrasi Terpimpin

Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

–       Menyusun Kabinet Kerja

Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol).

Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

–       Menyusun Lembaga-lembaga Negara

Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah C bentuk berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960.

Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil ketuanya. Pelantikan wakil ketua DPAS dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di istana negara bersama dengan Hamengkubuwonopelantikan Mr. Moh. Yamin sebagai ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan aparatur Negara. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul Shaleh, dan pada tanggal 10 November – 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung, menghasilkan dua ketetapan, yaitu sebagai berikut :

–       Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang menifesto politik sebagai garis besar haluan negara.

–       Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 tentang pembangunan nasional semesta berencana 1961 -1969.

–       Disamping dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

 

b.   Sistem Ekonomi Terpimpin

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan sistem     ekonomi   Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen.

Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut :

–       Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali

–       Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi

–       Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain

Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 – 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

–       Rencana pembangunan kurang matang

–       Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai

–       Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan

–       Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas

 

c.   Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :

–       Ikut ambit bagian dalam upaya  perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).

–       Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )

–       Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok

–       Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar negeri poros Jakarta – Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo – Olde­fo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dar Amerika Serikat.

Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tangg 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :

–       Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia

–       Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia

–       Pelaksanaan Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi, yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timru dan Barat. Hal ini menunjukkan adanya  campur tangan Indonesia terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi lndonesia
sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo pada  tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Dan aksi upaya damai untuk mengakhiri konfronta Indonesia – Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak rnemperoleh kesepakatan. Konfronta Indonesia – Malaysia berakhir setelah terjadi perubahan politik di Inedonesia yaitu pada masa Orde Baru.

 

3.   Perjuangan Pembebasan Irian Barat

Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.

a.   Perjuangan Diplomasi

Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional.

Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah  kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil.

Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia – Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia – Belanda. Disamping membawa masalah Irian Baratke forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif, antara lain sebagai berikut :

1)    Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia

2)    Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Karena Belanda tidak pernah Menunjukkan etikad baik dalam menyelesa            masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

–       Hubungan Indonesia – Belanda diubah dari united status menjadi hubunganbiasa.

–       Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB

–       Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.

–       Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.

–       Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.

–       Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.

–       Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.

–       Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat

–       Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda

–       Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia

 

Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin memanas dan pada sidang majelis umum PBB tahun 1961 kembali dibicarakan masalah Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul tersebut dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan harus diselesaikan dengan kekerasan senjata.

 

b.   Perjuangan Bersenjata

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno daIam pidatonya di  Jogjakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut :

–       Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda

–       Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat  tanah air Indonesia

–       Bersiap-siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan  dan kesatuan tanah air In­donesia

 

Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 dan Mayjend. Soeharto ditunjuk sebagai komandannya dengan tugas antara lain sebagai berikut :

–       Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Operasi Militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kesatuan RI. Operasi militer itu dinamakan Operasi Jaya Wijaya.

–       Eksploitasi, dimulai awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka guna menguasai pos-pos musuh yang penting.

–       Konsolidasi, dilakukan pada tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Iran Barat.

 

Dalam tahapan infiltrasi dilakukan serangan operasi pendaratan di Irian Barat balk melalui laut maupun penerjunan udara yaitu, operasi banteng dengan sasaran wilayah Fak-fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, dan Operasi Jatayu diarahkan ke daerah Sorong, Kalimantan, dan Merauke.

Operasi infiltrasi pasgka RI dan pare gerilyawan Trikora di antaranya diambil dari kalangan mahasiswa. Ontuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, memang telah dibentuk kesatuan­kesatuan sukarelawan di kantor-kantor, sekolah, organisasi mesa dan lain sebagainya. Sebagian dari sukarelawan ini bersama-same dengan ABRI turLit serta dalam operasi infiltrasi. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di laut Arafuru antara angkatan laut RI melawan kapal perusak dan Frega’ Belanda. Dalam pertempuran tersebut Komando Yos Sudarso dan Kapten Wiranto gugur. Mereka turut tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul. Sejak itu, operasi pembebasan Irian Barat semakin ditingkatkan. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya dilaksanakan, datang perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 18 Maret 1962, karma pada tanggal 19 Agustus 1962 telah tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB di kota New York dengan pokok-pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut:

–      Akan dibentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United Nations Temporaty Ex­ecutive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober  1962 tiba di Irian Barat.

–      UNTEA memakai tenaga Indonesia

–      Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di wilayah Komando PBB

–      Tentara Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan

–      Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas

–      Pada tanggat 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB

–      Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan  Irian  Barat

–      RI berkewajiban melakukan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)

–      Untuk menjamin keamanan di Irian Barat. PBB membentuk pasukan keamanan dengan namaUnited Nations Security Forces (UNSF) di bawah komando Brigjend Said Udin Khan dari Pakistan.

Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepadda pemerintah Indonesia dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru. Dan pada hari yang sama, di Makasar (Ujung Pandang) dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.

c.     Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)

Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujua- 1962 mengenai penyeraha­n kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Pepera diselenggaraka­n melalui tiga tahap, antara lain sebagai berikut:

–       Tahap pertama, dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, yaitu mengadakan konsultasi denga Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata Cara penyelenggaraan Pepera

–       Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.

–       Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera pada tanggal 4 Juli 1969  berakhir pada tanggal Agustus 1969.

Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans melalui pepera ternyata rakyat Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil pepera di bawa oleh Duta Besar Orti Zans untuk dilaporkan Umum PBB, untukl mengenang perjuangan merebut Irian Barat pada tanggal 21 Desember 1995 Presiden Soeharto
meresmikan Monumen Mandala di Makassar.
MATERI POKOK IV

 

A.     Wacana

Sejak berakhirnya Perang Dunia 11 (1945) terjadi berbagai macam perubahan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat dunia balk bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam bidang politik Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam pihak sekutu keluar sebagai pemenang muncul sebagai kekuatan barn. Kedua negara mempelopori terjadinya perubahan Peta Politik dunia. Amerika serikat mempelopori Blok Bqrat sedangkan Uni Soviet mempelopori Blok Timur. Dengan demikian Peta Politik sedunia menjadi bipolar.

 

1.   Kekuatan Negara-negara Adikuasa

Latar Belakang Lahirnya Negara-negara Adikuasa

Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet) yang memiliki paham berbeda membentuk persekutuan-persekutuan. Amerika yang menganut paham lib­eral bersama-sama dengan negara-negara Eropa Barat membentuk persekutuan yang disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang menganut paham sosialis komunis disebut Blok Timur. Sejak terbentuknya dua blok tersebut suhu politik dunia diibaratkan bagai api dalam sekam,. Kedua blok bersaing dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada awalnya Amerika Serikat mengikat negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya dalam ikatan pertahanan bersama untuk mengantisipasinya ekspansi militer Uni Soviet. Pakta pertahanan yang didirikan oleh Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut :

–       Nato North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, berdiri pada tahun 1949 dengan tujuan membendung perkembangan paham komunisme di Eropa. Anggota NATO antara lain AS, Kanada, Inggris, Perancis, Belanda, Luxemburg, Norwegia, Denmark. Islandia, Portugal, Turki (1952), Jerman (1955), Italia, Yunani, dan Spanyol. Pada tanggal 16 Desember 1997, keanggotaan NATO bertambah dengan masuknya beberapa negara Eropa Timur seperti Cekoslawakia, Hongaria, dan Polandia. Markas besar NATO berada di kota Brussel (Belgic). Dalam Pasal 5 perjanjian antarnegara. NATO disebutkan bahwa serangan terandap salah satu negara anggota NATO berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO.

–       METO (Middle East Treaty Organization) untuk daerah Timur Tengah dan Asia Selatan, Anggota METO terdin dari AS, Turki, Irak, Iran, dan Paskistan.

–       SEATO (South East Asia Treaty Organization), berdiri tahun 1954, bertujuan untuk membendung perkembangan komunisme di Asia Tenggara. Anggota SEATO antara lain AS, Inggris, Perancis, Australia, Selandia, Pakistan, Thailan. Filipina Markas besar SEATO terdapat di Manila Filipina.

–       ANZUS (Australia, New Zeland, United State), suatu pakta pertahanan militer antara tiga negara untuk membendung komunis, berdiri tahun 1951, beranggotakan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

–       CENTO (Central Treaty Organization) berdiri tahun 1959, merupakan fakta pertahanan militer Timur Tengah yang semula bernama Pak-,a Bagdad (1955). Anggotanya Amerika Serikat, Inggris, Irak, Iran, Turki, dan Pakistan.

Untuk menandingi NATO, Uni soviet yang memimpin blok timur bersama-sama dengan negara-negara Mongolia, Polandia, Cekoslawakia, Bulgaria, dan Jerman Timur membentuk Pact of Mutual  Assistance and Uniffeld Command atau Pakta Warsawa. Markas besar Pakta Warsawa terletak di kota Warsawa, (Polandia). Pakta Warsawa berdiri tahun 1955, dengan tujuan sebagai berikut:

–       Mempersatukan negara-negara sosialis komunis dengan memupuk kerja sama di bidang politik dan militer

–       Mengimbangi kekuatan dan pengaruh NATO

–       Membantu persatuan Eropa Timur dan Barat

–       Membantu negara-negara anggota yang mengalami gejolak di dalam negeri anggota dengan mengirim militer dari Rusia atas nama Pakta Warsawa.

Setelah Pakta Warsawa terbentuk maka untuk memperluas pengaruhnya, Leonid Bresnec, Presiden Rusia pada saat ini mengeluarkan doktrin yang isinya antara lain sebagai berikut :

–       Kedaulatan negara anggota Pakta Warsawa terbatas.

–       Negara anggota Pakta Warsawa dapat ikut campur persoalan dalam negeri anggota, bila dianggap membahayakan komunisme.

 

Akibat Doktrin Bresnev, yaitu sebagai berikut :

–       Di Cekoslawakia tahun 1958 ketika Alexander Dubeckingin mengadakan gerakan ke arah liberalisme diserbu oleh negara Pakta Warsawa.

–       Di Polandia, gerakan buruh pimpinan Leach Walesa yang mengarah ke liberal ditindas pemerintah Polandia dengan bantuan Uni Soviet.

–       Uni Soviet mendukung berdirinya negara Vietnam Utara yang berpaham komunis

 

B. Perubahan Ekonomi Setelah Perang Dunia II

Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat segera memberikan bantuannya kepada negara-negara sekutunya di Eropa Barat, melalui Marshall Plan, yakni Rencana Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1947. Tujuannya untuk memberi bantuan kepada negara-negara. Eropa Barat. Amerika juga memberi bantuan kepada Turki, Yunani dan Jepang melalui Truman Doctrine. Bagi negara­negara Asia, Amerika memberi bantuan ekonomi dan militer melalui Poin For Truman berdasarkan MSA. Sedangkan untuk negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam CENTO melalui Eisenhower Doctrine.

Dengan bantuan Amerika, Serikat, negara-negara Eropa Barat secara, bertahap menata kembali perekonomiannya, bahkan negara-negara tersebut membentuk suatu badan kerja sama ekonomi yang disebut European Economic Community (EEC) atau lebih dikenal dengan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Uni soviet juga melakukan hal yang sama. Bantuan yang diberikan Uni soviet ditunjukkan kepada negara­-negara Eropa Timur dan negara-negara komunis Iainnya. Melalui Molotov Plan yaitu rencana bantuan ekonomi yang diprogram oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet yang bernama Molotov. Dengan bantuan itu negara-­negara, Eropa Timur menata kembali ekonominya. Mereka, juga membentuk badan kerja sama ekonomi negara­negara, Eropa Timur yang dinamakan COMICON (Cominiteren Economic).

 

C. Perang Dingin dan Dampaknya bagi Dunia

Persaingan kedua, negara. adikuasa (USA dan Uni Soviet) menimbulkan kekhawatiran dunia internasional, karena kedua negara berusaha mencari kelemahan pihak lawan. Persaingan kedua negara dan kelompoknya, (Blok Barat dan Blok Timur) dikenal dengan istilah Perang Dingin.

Perang Dingin (Clod War disebut juga dengan perang Urat Syaraf, yaitu perang dalam bentuk keregangan sebagai manifestasi dari konflik antara. Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat dengan Blok Timur yang berada, di bawah komando Uni Soviet.

Kedua blok sama-sama menyebarkan mata-mata (spionese) untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan pihak lawan. Uni Soviet dengan lembaga inteligennya yang bernama KGB, sementara Amerika Serikat dengan CIA. Persaingan antara. Blok Barat (Amerika) dengan Blok Timur (Perang Dingin) membawa dampak bagi dunia internasional, antara lain sebagai berikut :

1. Dunia menjadi tercekam, karena adanya pertentangan antara kedua blok.
2. Dunia seorAh-solah terpecah menjadi dua, yakni Blok Barat dan Blok Timur.
3. Demi kepentingan politik, ekonomi dan militer kedua negara, adikuasa menjalankan politik memecah belah di berbagai kawasan dunia.

 

Ketegangan diberbagai kawasan yang ditimbulkan oleh persaingan antara kedua blok, antara lain sebagai berikut:

–       Ketegangan di Asia Timur

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang telah kehilangan daerah pendudukannya, di Asia Tenggara dan semua daerahnya jatuh ke tangan sekutu. Daerah di daratan Cina, yang jatuh ke tangan Uni Soviet akhirnya diserahkan ke Cina Komunis, sehingga timbul pergolakan di Cina yang mengakibatkan tersingkirnya Ciang Kai Sek (Partai Nasionalis China) ke Taiwan. Perkembangan di Korea ditentukan berdasarkan perundingan Moskow. Berdasarkan perundingan tersebut, Korea Utara, berpusat di Pyong Yang dan Korea Selatan di Soul. Amerika Serikat membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan Presidennya Syngman Rhee dan Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan Kom II Sung sebagai Presidennya.

–       Perkembangan Politik di Asia Tenggara

Di Indo China pada mesa Perang Dunia II dikuasai oleh Raja Bao Dai. Setelah Perang Dunia II daerah itu dibawa pendudukan Perancis. Namun pada saat itu muncul seorang tokoh yang bernama, Ho Chi Minh yang didukung oleh Uni Soviet memproklamasikan dirinya. Vietnam Merdeka. Bao Dai diturunkan dan hal ini menimbulkan kemarahan Perancis, maka dikirimkanlah pasukan ke Vietnam. Sementara. itu Vietnam semakin kacau setelah banyak pasukan asing melakukan intervensi ke negara tersebut. Tetapi karena. bantuan AS kurang memadai, akibatnya AS tersingkir dari Vietnam sehingga didominasi oleh pengaruh komunis Uni Soviet.

–       Persaingan dalam Ruang Angkasa

Persaingan yang dilakukan oleh dua, negara adikuasa tidak hanya terdiri dari darat, laut dan udara, tetapi keduanya juga berlomba-lomba untuk menguasai angkasa luar. Pada awalnya Uni Soviet pada tahun 1957 meluncurkan pesawat ruang angkasa sputnik I dan II sedangkan Amerika Serikat menyainginya dengan meluncurkan Eksplorer I dan II, Discovery serta Vanguar. Persaingan itu berlanjut pada tahun 1961 Uni Soviet meluncurkan astronotnya yang bernama Yuri Gagarin dengan mengendarai Vostok I dan berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Tindakan ini diikuti oleh Amerika dengan mengirimkan astronotnya yang bernama Alan B Shepard yang berada di ruang angkasa selama 15 menit. Pada tahun 1962 Amerika Serikat kembali meluncurkan pesawat ruang angkasa Appolo 11 yang mendarat di bulan dengan Astronot Nell Amstrong dan Edwin Aldrin. Persaingan ini berlanjut seolah-olah mereka ingin memaklukkan ruang angkasa beserta planet-planetnya. Persaingan dalam perang dingin ini mulai mereda setelah runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Komunis. Adapun sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet antara lain sebagai berikut :

–       Banyaknya biaya dikeluarkan untuk kepentingan militer Uni Soviet.

–       Uni Soviet banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara satelitnya yang menimbulkan kebencian di negara-negara satelit.

–       Timbulnya nasionalisme di negara-negara satelit dan negara bagian Uni Soviet.

–       Perekonomian Uni Soviet yang semakin merosot.

 
MATERI POKOK V

 

A. Wacana

Dalam rangka menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan hidup berdampingan secara damai dengan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia berusaha berperan aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti GNB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya.

 

1.   Gerakan Nonblok

Setalah Perang Dunia II berakhir, muncullah dua kekuatan raksasa yang saling berlawanan yaitu Blok Barat yang berpaham liberal di bawah pimpinan Amerika. Serikat dan Blok Timur yang berpaham komunis di bawah Uni Soviet. Gerakan Nonblok adalah gerakan yang tidak memihak kepada Blok Barat maupun Blok Timur. Latar belakang berdirinya gerakan Nonblok antara lain sebagai berikut:

–       Munculnya Blok Barat dan Blok Timur yang saling bersaing untuk memperebutkan pengaruh di dunia internasional.

–       Adanya kecemasan negara-negara yang sedang berkembang terhadap persaingan tersebut.

–       Adanya kecemasan akan terjadinya Perang Dunia III.

–       Adanya Dokumen Brioni yaitu pernyataan Presiden Joseph Broz Tito, PM. Jawaharlal Nehru, dan Presiden Gamal Abdul Nasser tahun 1956 di pulau Brioni, Yugoslavia. Dokumen tersebut memuat prinsip-prinsip untuk mempersatukan negara-negara yang tidak memihak Blok Barat maupun Blok Timur (Nonblok).

–       Adanya pertema- ilmu negarawan di markas Besar PBB dalam sidang Umum PBB ke- 15 tahun 1960. Kelima negarawan tersebut antara lain sebagai      berikut :

1. Presiden Soekarno (Indonesia)
2. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India)
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir)
4. Presiden Kwane Nkrumah (Ghana)
5. Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia)

–       f.    Terjadinya Krisis Kuba tahun 1961, karena Uni Soviet membangun pangkalan Rudal di Kuba secara besar-besaran. Amerika Serikat merasa terancam dan memprotes tindakan Uni Soviet, sehingga terjad ketegangan.

–       Tujuan GNB pada awalnya adalah untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangar antara Blok Banat dan Blok Timur Tetapi dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada usaha perdamaian saja, melainkan juga berkaitan dengan perjuangan hak asasi manusia, kerja sama ekonomi. dan hubungan antarbangsa. Dasar-dasar gerakan Nonblok ditentukan dalam KTT Non Blok I yang diselenggarakan di Beograd Yugoslavia, yaitu sebagai berikut :

o   Gerakan Nonblok bukanlah suatu blok sendiri dan tidak tergabung dalam blok dunia yang sating bertentangan.

o   GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang, yang gerakannya tidak pasif.

o   Menyokong perjuangan dekolonisasi di mana-mana, meegang teguh perjuangan melawan imperialisme, neokolonisrpe, rasialisme, apartheid, dan zionisme

 

KTT Nonblok II diadakan di Kairo (Mesir) tahun 1964. Dalam KTT ini dibahas masalah politik, kebudayaan, dan ekonomi, karena. negara-negara Nonblok pada umumnya negara yang sedang berkembang, sehingga banyak menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam hal  dana dan keahlian untuk membangun negaranya. Hasil perjuangan Noblok didukung oleh kelompok 77 dari negara-negara berkembang.

KTT Nonblok III diadakan di Lusaka (Zambia) tahun 1970. KTT ini membahas masalah rasialisme dan menuntut suatu keadilan dalam percaturan ekonomi dunia.

KTT Nonblok V diadakan di Kolombo (Sri Lanka) tahun 1976. Dalam KTT dibacakan kedudukan dan peranan dunia ketiga, terutama dalam tata ekonomi dunia baru dan meredakan ketegangan dunia.

KTT Nonblok VI diadakan di Havana (Kuba) tahun 1979. Pada KTT ini timbul pertentangan antara anggota yang moderat dengan yang radikal karena Persetujuar Camp David  danmasalah Kamboja.

KTT Nonblok VII diadakan di New Delhi (India) tahun 1983 yang mendukung perjuangan Afganistan dalam menentukan nasibnya dari dominasi asi asing (Rusia)

KTT Nonblok VIII diadakan di Harare (Zimbabwe) tahun 1986 didukung perjuangan rakyat Afganistan.

KTT Nonblok IX diadakan di Beograd (Yugoslavia) ini menghasilkan tentang perjuangan dalam menentukan nasib sendiri, anti korupsi erupaya untuk mencapai perdamaian dunia. Di samping itu perlu diadakan kerjasama ahli teknologi.

KTT Nonblok X diadakan di Jakarta (Indonesia) tahun 1992 KTT ini menghasilkan penolakan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negaralain dan mendesak dilakukan pembaharuan ekonomi dunia. Di samping itu juga memberikan perhatian terhadap politik Apartheid di Afrika Selatan.

KTT Nonblok XI diadakan di Cartagena (Colombia) tahun 1995, yang pada hakekatnya tetap memperjuangkan perbaikan ekonomi di negara-negera berkembang.

GNB bukanlah organisasi yang berbentuk lembaga seperti ASEAN, GNB tidak mempunyai perangkat organisasi, satu-satunya pengurus adalah seorang ketua, yang dijabat oleh kepala negara yang menjadi tuan rumah KTT Nonblok sampai dengan cenyelenggaraan KTT berikutnya. Kekuatan GNB terletak pada kekuatan moral dan solidaritas antar anggota.

mESetiap negara dapat diterima menjadi anggota GNB dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menganut politik bebas dan hidup berdampingan dengan damai.
2. Mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan dan menentang kolonialisme dan imperalisme.
3. Tidak menjadi anggota salah satu fakta militer yang dibentuk oleh kedua Blok negara adikuasa.

 

2. ASEAN (Assosiation of South EastNations)

ASEAN atau Perbara (Persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara) didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, yang ditandatangani oleh lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara, antara lain-.

1. Adam Malik (Indonesia)
2. Tun Abdul Rozak (Malaysia)
3. Thanat Khoman (Thailand)
4. S. Rajaratnam (Singapura)
5. Narcisco Ramos (Filipina).

Berdirinya ASEAN dilatarbelakangi oleh persamaan-persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara, antara lain persamaan nasib, kepentingan, letak geografis dan sosial budaya. Berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 1967, tujuan ASEAN antara lain sebagai berikut:

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan melalui usaha­-usaha bersama dalam semangat persamaan persahabatan.
• Memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum serta prinsip­prinsip Piagam PBB.

• Menunjukkan kerja sama secara aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya    dan  administrasi.
  • Memajukan studi tentang Asia Tenggara

 

a. Anggota ASEAN

Keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara di Asia Tenggara dengan syarat bahwa negara tersebut dapat menyetujui dasar dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, mengenai anggota baru perlu adanya kesepakatan oleh kelima negara pendiri ASEAN. Anggota-anggota ASEAN antara lain, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunai Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1985), Laos (23 Juli 1997), Birma (23 Juli 1997), dan Kamboja (15 Desember 1998). Dasar-dasar kerja sama ASEAN, antara lain sebagai berikut:

o   Saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial dan identitas semua bangsa.

o   Mengakui hak setiap bangsa untuk menghidupkan nasional.yang bebas dari turut campur, subversi dan konvensi dari luar.

o   Tidak sating turut campur urusan dalam negeri masing-masing.

o   Penyelesaian pertikaian dengan persaingan secara damai.

o   Tidak menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.

o   Menjalankan kerja sama secara efektif.

 

b.    Kerjasama ASEAN

1)         Di bidang Ekonomi

Ada lima komisi tetap df bidang ekonomi, antara lain:

1. Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutangan (COFAF) di Indonesia
2. Komite Transportasi dan Komunikasi (COTAC) di Malaysia
3. Komite Industri, Pertambangan, dan Energi (COIME) di Singapura
4. Komite Keuangan dan Perbankan (COFAB)’di Thailand
5. Komite Perdagangan dan Pariwisata (COTT) di Singapura

• Di bidang Sosial

Kerja sama ASEAN di bidang sosial ditangani oleh komite Pengembangan Sosial (COSD Commute on Social Development). Hasilnya peningkatan kerja sama dalam menanggulangi masalah kependudukan dan dalam mencegah sekaligus pemberantasan narkoba.

• Di Bidang Kebudayaan

Di bidang kebudayaan ditangani oleh due komite tetap ASEAN yaitu Komite Ketudayaan dan Penerangan (COCI), serta Komite Pengetahuan dan Teknologi (COST).

• Di Bidang Politik

Sejak tahun 1971 memasuki kerja sama di bidang politik. Hal ini didasarkan pada delklarasi Kuala’Lumpur 27 November 1971, yang mencetuskan konsepsi wilayah Asia Tenggara sebagai suatu kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN: Zone of Peace Freedom and Neutrality) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN

a)      KTT I Tanggal 23 – 24 Februari 1976 di Denpasar, Indonesia

b)      KTT II Tanggal 4 – 5 Agustus 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia

c)      KTT III Tanggal 14 – 15 Desember 1987 di Manila. Filipina,

d)      KTT IV Tanggal 27 – 28 Februari 1992 di Singapura

e)      KTT V Tanggal 14 – 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand

f)       KTT VI Tanggal 15 – 17 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam

 

 

 

c.   Sekretaris ASEAN

1) Sekretaris tetap ASEAN, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjend) yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

2)   Sekretaris Nasional ASEAN, berada di setiap negara anggota ASEAN.

 

3.    Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 1969 berdasarkan Deklarasi Rabat (Maroko) atas prakarsa Raja Hussein II (Maroko) dan Raja Faisal (Arab Saudi). Sekretaris Jenderal OKI berkedudukan di Jeddah (Arab Saudi)

a.   Latar Belakang Berdirinya OKI

1)      Adanya pembakaran Masjid Aqsho oleh Israel

2)      Didudukinya wilayah negara-negara Arab oleh Israel sampai akibat perang Arab – Israel tahun 1967.

3)      Didudukinya Yerusalem oleh Israel

 

b.   Tujuan Organisasi Konferensi Islam (OKI)

1)     Meningkatkan kerja sama dan solidaritas Islam antarnegara anggota OKI

2)     Berusaha melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme

3)     Mengkoordinasi usaha-usaha untuk melindungi tempat-tempat suci

4)     Mendukung dan membantu rakyat Palestine untuk mendapatkan hak dan pembebasan tanah air.

5)     Memperteguh semua perjuangan umat Islam

 

c.   Keanggotaan OKI

Anggota OKI adalah negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

 

d. Badan-badan Khusus OKI

1)      Badan-badan utama yang terdid dari konferensi para raja/kepala pemerintahan, konferensi para menteri luar negeri, sekretaris Jenderal dan Mahkamah Islam Internasional.

2)      Komite khusus yang terdiri atas beberapa hal antara lain Komite AI-Quds Yerusalem, Komite tetap Keuangan dan Komite Ekonomi, Sosial, dan budaya.

3)      Badan-badan Subsider

4)      Lembaga-lembaga dan organisasi yang bersifat otonom, antara lain The Islamic Development Bank, Islamic Internasional News Agency dan lain sebagainya.

OKI berkembang cukup pesat dan perjuangannya menunjukkan hasil yang memadai misalnya perjuangan tentang penghapusan apartheid di Afrika Selatan, Khusus Moro, di Filip ina Selatan, Afganistan, dan lain sebagainya. Di samping usaha dalam bidang ekonomi yang berhasil membentuk Dana Konsolidasi Pembangunan Dunia Islam.

 

4.          MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)

MEE atau European Economi Community didirikan oleh Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgic, Luxem­burg, dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1957, dan mulai berlaku secara resmi tanggal 1 Januari 1958.

a. Tujuan MEE

• Mempercepat kerja sama antaranggota
• Mengintegrasikan Eropa Barat sebagai satu kesatuan
• Memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi
• Meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa

 

b. Badan-badan Khusus MEE

o   Dewan Eropa (Essambly  European Parliament) tugasnya memberi nasihat dan usul kepada Dewan menteri dan komisi, mengenai langkah-langkah  ygn akan diambil.

o   Dewan Menteri (The Council) merupakan dewan yang mempunyai kekuasaan tertinggi.

o   Komisi (Commission) sebagai pemegang Kekuasaan eksekutif.

o   Mahkamah keadilan (The Court of Justice) adalah badan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara anggota MEE.

• Kegiatan MEE yang terpenting adalah penghapusan bea cukai dan pembatasan masukan barang­-barang dari dan ke negara anggota.

 

5. APEC (Asian Pasific Ekonomi Cooperation)

Organisasi ini dibentuk guna menjalin kerja sama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan di kawasan Asia Pasifik. APEC dibentuk pada bulan November 1989 di Canbera, Australia atas prakarsa perdana menteri Australia Bob Hawke. Latar Belakang munculnya APEC adalah munculnya kelompok­-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa dan pasar bebas Amerika Utara, serta adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik terutama di bidang perdagangan dan investasi.

a.   Anggota APEC

Anggota APEC diklasifikasikan ke dalam empat kelompok antara lain sebagai berikut:

o  Negara sangat maju, yaitu Amerika Serikat dan Jepang

o  Negara maju, yaitu Kaneda, Australia, Selandia Baru

o  Negara industri, yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Hongkong

o  Negara berkembang yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand, RRC, Mexico, Papua Nugini, Chili,dan Indonesia.

 

Berdasarkan Deklarasi Bogor yang dibuat tahun 1994 menyebutkan bahwa:

• Liberalisme perdagangan di kawasan Asia. Pasifik akan dilakukan secara bertahap. Bagi negara maka penetapan liberalisme perdagangan akan dilaksanakan pada tahun 2010, sedangkan untuk negara negara berkembangakan ditetapkan pada tahun, 2020.
• Anggota APEC berasal dari lingkungan yang sangat berbeda, maka prinsip dasar pelaksanaan liberalisme adalah kemitraan, dimana yang kuat membantu yang lemah sehingga keduanya dapat saling memahami dan mengerti kedudukan masing-masing dan saling membantu dalam bidang ekonomi dan te