Sejarah Indonesia kelas XII

 tahukah kamu mengenai Orde Baru di Indonesia? Mungkin bagi kamu yang lahir setelah tahun 1998, memori tentang era pemerintahan yang satu ini tak begitu kuat. Tetapi, pembahasan Orde Baru ini sangat penting kamu ketahui, sebab hal tersebut memiliki dampak besar bagi perkembangan Indonesia hingga masa sekarang. Biar lebih jelas, kamu bisa mempelajari masa Orde Baru dalam materi Sejarah kelas 12 yang akan Mipi ulas di artikel ini.

Materi Sejarah Kelas 12 Orde Baru

Berdasarkan materi Sejarah kelas 12, pengertian Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama, yaitu 32 tahun. Orde baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah “Orde Baru” diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, kebenaran mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto melalui Supersemar sendiri hingga saat ini masih menuai perdebatan, Pahamifren.

Adapun selama berjalannya rezim ini, Indonesia telah mengubah struktur ekonomi, politik, sosial-budaya, dan bidang lainnya. Sejarah Orde Baru banyak sekali diwarnai catatan negatif di bidang politik, HAM, militer, maupun sosial. Sayangnya, beberapa pengaruh dari perubahan-perubahan atau catatan negatif di era Presiden Soeharto ini bahkan masih terasa sampai saat ini, lho.

Latar Belakang Orde Baru

G30S/PKI

Setelah Gerakan 30 September 1965 (G30S) ditumpas, berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 dengan massa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan pimpinan Angkatan Darat, pada tanggal 14 Oktober 1965, Panglima Kostrad/Pangkopkamtib Mayjen Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat. Bersamaan dengan itu dimulai tindakan-tindakan pembersihan terhadap unsur-unsur PKI dan ormasnya.

Aksi masih terjadi di kalangan masyarakat luas. Berbagai partai politik, organisasi massa, pemuda, kaum wanita, dan masih banyak lagi secara serentak membentuk Front Pancasila untuk menghancurkan pendukung G30S/PKI. Mereka meminta penyelesaian politis terhadap pihak yang terlibat dalam G30S/PKI.

Kesatuan aksi saat itu meliputi KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), dan lain-lain. Kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila kemudian dikenal dengan sebutan Angkatan 66.

Kondisi Perekonomian

Di sisi lain, kondisi perekonomian semakin bertambah buruk. Barang keperluan sehari-hari semakin sulit didapat dan harganya pun mahal sehingga terjadi inflasi. Pemerintah sempat membuat keputusan pemotongan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Akan tetapi, harga barang bukan semakin menurun malah kian tinggi. Pelajar yang tergabung dalam Front Pancasila bahkan menyatakan kebijakan ekonomi pemerintah saat itu tidak dapat dibenarkan.

Tuntutan Tritura

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut, yaitu:

• Pembubaran PKI dan ormasnya.
• Pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
• Penurunan harga-harga barang.