Pasca Perang Dunia II konfigurasi politik dunia ditandai dengan munculnya bipolarisasi kekuatan antara blok barat (AS) dan blok timur (Uni soviet) kedua kekuatan tersebut saling berlomba membuat persenjataan modern sehingga menimbulkan ketegangan dan kecemasan dunia. Negara-negara berkembang terdorong untuk mercar jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia,.sebagai salah satu negara berkembang Indonesia berinisiatif mengadakan konferensi perdamaian yang dikenal dengan konferensi Asia Afrika.
A. Penggalangan Kerja Sama Internasional dan Solidaritas antarbangsa
Konferensi Asia Afrika dilatarbelakangi oleh adanya perebutan pengaruh antara dua blok raksasa yaitu blok barat (Amerika) dan blok timur (Uni Soviet). Dengan berakhirnya perang dunia II dan semakin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Gagasan untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika muncul dari beberapa tokoh negarawan Asia yang mengadakan konferensi Pancanegara dikota Kolombo, Srilangka pada tanggal 24 – 25 April 1954, Tokoh-tokoh dalam konferensi Asia Afrika antara lain sebagai berikut :
- Perdana Menteri Srilanka, Sir John Kotelawala
- Perdana Menteri Indonesia, Mr. Ali Sastroamijoyo
- Perdana Menteri India, Pandit Jawaharal Nehru
- Perdana Menteri Pakistan, Mohammad Ali Jinnah
- Perdana Menteri Birma (Myanmar), Unu
Dalam konferensi Kolombo Perdana Menteri Indonesia Mr. Ali-Sastroamijoyo mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih leluasa jangkauannya, yaitu tidak hanya mencakup negara-negara Asia saja, tetapi juga negara-negara Afrika. Usul tersebut diselenggarakan Konferensi Pancanegara II pada tanggal 28 – 29 Desember 1954 di kota Bogor, yang dikenal dengan Konferensi Bogor.
Dalam konferensi Bogor dirumuskan tentang hal berikut:
– Tujuan Konferensi Asia Afrika
– Negara-negara peserta KAA (30 negara)
– Waktu dan acara KAA
– Negara-negara sponsor
– Mendukung Indonesia menuntut kembali Irian Barat
Setelah melalui berbagai persiapan, maka KAA akhirnya dapat dilaksanakan di kota Bandung pada tanggal 24 April 1955, Panitia pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) adalah perdana Menteri Ali Sastroamijoy sebagai ketua dan Ruslan Abdulgani sebagai Sekjennya. Konferensi Asia Afrika yang dibuka oleh Presiden Soekarno, seharusnya dihadiri oleh 30 negara di kawasan Asia dan Afrika, yang terdiri dari 5 negara sponor (Rhodesa), karena situasi dan kondisi politik dalam negerinya belum stabil. Walaupun demikian KAA fete berlangsung dengan dihadiri 29 negara. Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi kulit berwarna yang terbesar, maka disebut The Afro Asian Conference. Hasil keputusan yang diambil dalam KAA, terdiri dari sepuluh (10) keputusan yang lebih dikenal dengan Dasa Sila Bandung, antara lain sebagai berikut :
– Menghormati hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB
– Menghormati kedaulatan dan integritas nasional semua warga
– Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil
– Tidak melakukan intervensi atau campur tangan persoalan dalam negeri negara lain
– Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendirian maupun kolektif sesuaidengan piagam PBB
– Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain
– Tidak melakukan tindakan-tindakan ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain
– Menyelesaikan perselisihan internasional jalan damai sesuai dengan piagam PBB
– Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama
– Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional
Setelah berakhirnya Konferensi Asia Afrika, banyak negara yang belum merdeka, mulai memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara yang berdais penuh. Selain itu konferensi Asia Afrika juga memiliki pengarun internasional antara lain sebagai berikut :
– Berkurangnya ketegangan dunia, misainya Cina (RRC) bersedia berunding dengan USA mengenai Taiwan
– KAA menentang ras diskriminasi, sehingga Australia menghapus politik White Australian Policydan Amei mengadakan kelas campuran
– Medorong lahirnya organisasi Gerakan Nonblok.
– Dengan demikian, Konferensi Asia Afrika sangat besar pengaruhnya dalam usaha untuk menciptao perdamaian dunia.
B. Konferensi London tentang Terusan Suez
Terusan Suez memiliki arti yang sangat besar bagi kepentingan ekonomi dan letaknya sangat strategiz. Terusan ini menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah, sehingga sangat penting bagi pelayaran 3: perdagangan Internasional. Terusan Suez mulai digali pada mesa Raja Muda Muhammad Said, oleh Ferdirar de Lessers (Perancis) serta dikelola oleh perusahaan Compagnie Universal de Canal Maritim de Suez (par~ 25 April 1959 dan diresmikan 17 November 1969 oleh permaisuri Napoleon III). Karena kedudukan Tenrusan Suez sangat penting, maka pada tanggal 29 Oktober 1988 bangsa Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Spanyol, Hon-aria, Australia, Rusia, Belanda dan Italia mengadakan Konferensi di Istambul yang menetapkan hal berikut:
– Kebebasan berlayar bagi semua kapal dagang maupun kapal perang baik dalam keadaan damai maupun perang
– Semua kapal yang melalui Terusan Suez tidak boleh memperlihatkan kekerasan
– Tidak boleh menempatkan kapal perang di sepanjang Terusan Suez
– Pemerintah Mesir harus mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga pelaksanaan konferensi Istambul.
Tindakan Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang menasionalisasikan Terusan Suez pada 26 Juli 1956,dianggap sangat merugikan negara-negara yang menggunakan terusan tersebut. Inggris dan Perancis merupakan dua negara yang mengajukan protes atas terhadap tindakan Mesir yang disebut dengan tindakan sepihak. Protes-protes itu ditolak oleh pemerintah Mesir, Untuk menyelesaikan krisis ini Inggris, Perancis dan Israel yang juga memiliki kepentingan terhadap Terusan Suez, Untuk menyelesaikan krisis ini, Inggris dan Perancis yang dibantu oleh Amerika Serikat, London I bulan Agustus 1956 dengan tujuan untuk tetap mempertahankan internasionalisasi Suez. Akan tetapi konferensi itu gagal dalam mencari penyelesaian. Demikian juga dengan demikian konferensi London II bulan September 1956.
Karena Konferensi London tidak dapat menyelesaikan masalah terusan Suez, maka diambil alih oleh PBB dan diproses melalui Dewan Keamanan bulan Oktober 1956. Resolus! dewan keamanan PBB tetap masih menganjurkan agar Terusan Suez memiliki status internasional. Namur Mesir menolak resolusi tersebut, sehingga situasi memanas lagi setelah Inggris dan Perancis menyerbu Port Said dan Israel menyerang Terusan Suez dan Sinai. Kemudian atas usul Menteri, Luar Negeri Kanada dibentuk pasukan PBB yang bertugas memelihara perdamaian dunia dikawasan garis perbatasan Mesir – Israel.
C. Pengiriman Pasukan Garuda
Pada tanggal 26 Juli 1956 Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menasionalisasi Terusan Suez, akibatnya Inggris dan Perancis yang memiliki saham atas Terusan Suez menjadi marah dan mengirimkan pasukannya untuk menggempur Mesir. Serangan Inggris dan Perancis yang dibantu Israel terhadap Mesir sangat membahayakan perdamaian dunia sehingga PBB terpaksa turun tangan dan mengirimkan pasukan perdamaian. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda I untuk bergabung dengan pasukan negara-negara lain di bawah PBB. Pasukan perdamaian PBB yang dikirim ke Timur Tengah (Mesir) dinamakan United Nations Emergency Force (U N E F).
Pasukan Garuda I di bawah pimpinan Mayor Sudiyono berkekuatan 550 personil terbagi atas kesatuan Teriotium IV Diponegoro, Teritorium V Brawijaya dengan komando Letkol Infantri Suyudi Sumodiharjo Pasukan Garuda I berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan pada tanggal 12 September 1957 pasukan Garuda I ini membuat Indonesia terus mendapat kepercayaan dari PBB untuk membantu memelihara perdamaian di berbagai belahan dunia bila terjadi sengketa, diantaranya sebagai berikut :
– Pasukan Garuda 11 di bawah pimpinan Kolonel Priyanto diberangkatkan ke Kongo 10 September 1960 untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBBdengan United Nations Operation for the Congo (UNOC), bertugas hingga bulan Mei 1961.
– Pasukan Garuda III di bawah pimpinan Brigjen Kemal juga bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964.
– Pasukan Garuda IV di bawah pimpinan Brigjen TNI Wivono, bertugas di Vietnam mulai bulan Januari 1973 sampai Juli 1972.
– Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Kolonel Rudini dan wakilnya Mayor Basofi Sudirman dikirim ke Timur Tengah pada tanggal 3 Desember 1973.
– Pasukan Garuda VII di bawah pimpinan Brigjen Sukemi Sumantrio bertugas di Vietnam dari bulan AF 1974 sampai November 1974, kemudian digantikan Pasukan Garuda VlIi di bawah pimpinan Brigjen T, Bambang Sumantri dari bulan November 1974 sampai bulan Juni 1975. Pada tahun ini pula pasuka perdamaian PBB untuk Vietnam ICCS (IntemasionalCommision for Control and Supervision) ditarik mend. sefelah seluruh Vietnam jatuh ke tangan Vietnam Utara atau Vietkong yang berhaluan komunis.
– Pasukan Garuda VIII di bawah pimpinan Kolonel Gunawan Wibisono, Kontingen Garuda VI dan V bergabung dalam pasukan perdamaian PBB yang diberi nama United Nations Emergency Force (UNIEF)
Bagi bangsa Indonesia pengiriman Misi Garuda untuk memenuhi permintaan PBB memiliki alasan yang kuat. Yang pertama sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanaka ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dan kedua sesuai dengan politik Luar Ngeri Indonesia bebas aktif.
D. Deklarasi Djuanda tentang.,Batas Perairan Nasional Indonesia
Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan atau Archipelago yang memiliki wilayah darata dan perairan. Untuk itulah pada mass Kabinet Djuanda berusaha memperjuangkan masalah perairan nasional Indonesia, yang menjadi masalah utama yang harus mendapat penanganan serius. Melalui perjanjian Kabinet Djuanda, akhirnya Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan suatu pernyataa tentang wilayah perairan negara RI. Dalam pengumuman tertentu dinyatakan bahwa segala perairan di sekitar nusantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya laut adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan. Dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatar mutlak negara Republik Indonesia.
Pengumuman pemerintah ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Juanda.Dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan batas perairan nasional dengan mempergunakan prinsip kepulauan (Archipelago Principle) atau lebih dikenal dengan istilah Wawasan Nusantara. Dasar pokok penetapan perairan nasional antara lain sebagai berikut:
– Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sifat serta corak berbeda satu sama lainnya.
– Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara RI maka wilayah laut dianggap sebagai kesatuan yang bulat.
– Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktup dalam Territorialle Zeen Maritim Kringenitalie Ordonantie 1939 (stbi 1939 no. 442) artikel 1 ayat (1) tidak lagi sesuai karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian yang terpisah dengan perairan teritorial sendiri.
– Setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.
Prinsip-prinsip dalam dekiarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dengan UU No. 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU ini terdapat pokok konsepsi Wawasan Nusantara antara lain sebagai berikut :
– Untuk kesatuan integritas wilayah dan kesatuan ekonomi ditarik garis-garis lurus menghubungka, titik terluar dari pulau luar.
– Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal lurus termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
– Jalur laut (Laut Teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis pangkal
– Hal lintas kendaraan air (kapal) asing selama tidak merugikan Res Nullius menyatakan akan bahwa laut tidak ada yang memiliki, oleh karena itu dapat diambil setiap negara.
MATERI POKOK III
Kegagalan konstituante menerapkan UUD membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran keadaan negara yang telah dirong-rong sejumiah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan penyelamatkan negara dari bahaya, presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional yakni mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. N
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan urnurn 1955, dipersiapkan untuk merumuskan UUD (konstitusi) baru sebagai pengganti UUDS 1950.
Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang baru. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Dalam sidang-sidangnya, selalu diwarnai adanya benturan-benturan antara partai politik dan golongan, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri sehingga mengabaikan kepentingan nasional. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD sebagai pengganti UUDS 1950 menyebabkan negara dilanda kekalutan konstitusional, sehingga mengganggu dan membahayakan stabilitas Nasional dengan persatuan bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal dengan Konsepsi Soekarno, dengan isi pokoknya adalah sebagai berikut :
– Sistem Demokrasi Parlementer secara berat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga harus diganti dengan demokrasi terpimpin.
– Dibentuk Kabinet Gotong Royong yang terdiri dari semua partai dan organisasi masyarakat lainnya.
– Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat.
Dalam konsepsi ini presiden juga mengusulkan perlunya dibentuk kabinet ke empat yaitu PNI, Masyumi NU dan PKI. Beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PIR tidak menyetujuinya karena perubahan sistem pemerintahan menjadi wewenang Badan Konstituante. Pada tanggal 25 April 1959 dihadapan sidang konstituante, Presiden Soekarno menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945 Anjuran ini diperdebatkan dalam sidang konstituante, kemudian diputuskan untuk mengadakan pemungutar suara (voting). Sebagai gambaran hasil-hasil pemungutar suara waktu itu adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 30 Mei 1959, 269 suara setuju dan 199 suara menolak
- Pada tanggal 1 Juni 1959, 263 suara setuju dan 203 suara menolak
- Pada tanggal 2 Juli 1959, 264 suara setuju dan 204 suara meniolak
Meskipun mayoritas suara setuju kembali pada UUD 1945, namun karena jumlahnya tidak mencukup dua pertiga anggota konstituante seperti yang diisyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950, maka tidak dapat diambil keputusan atas anjuran Bung Karno tersebut.
Pada tanggal 3 Juni 1959 Badan Konstituante memasuki masa reses (Istirahat tidak mengadakan sidang) dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan berbagai fraksi dalam konstituante menyatakar tidak akan menghadiri sidang. Sementara pada tanggal yang sama pemerintah mengeluarkan larangan kegiatan politik dengan peraturan nomor Prt/PEPERPU/040/1959. Kegagalan Badan Konstituante mencapai kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945, masa reses yang tidak menentu dan pernyataan berbagai fraksi yang memboikot untuk menghadiri sidang, menyebabkan Presiden Soekarno mengambil langkah melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 isinya sebagai berikut :
- Pembubaran Badan Konstituante
- Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
- Pembentukan MPRS dan DPAS
2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan UUD 1945. UUD 1945 kembali dilaksanakan dengan langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang diamankan Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi terpimpin dalam UUD 1945 merupdkan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pengertian terpimpin dalam demokrasi ditafsirkan sebagai terpimpin oleh presiden.
a. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dengan berlakunya UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno langsung memimpir pemerintahan dan segera mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
– Menyusun Kabinet Kerja
Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menter pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol).
Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhimya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.
– Menyusun Lembaga-lembaga Negara
Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah C bentuk berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960.
Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil ketuanya. Pelantikan wakil ketua DPAS dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di istana negara bersama dengan Hamengkubuwonopelantikan Mr. Moh. Yamin sebagai ketua Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan aparatur Negara. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul Shaleh, dan pada tanggal 10 November – 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung, menghasilkan dua ketetapan, yaitu sebagai berikut :
– Tap MPRS No. 1/MPRS/1960 tentang menifesto politik sebagai garis besar haluan negara.
– Tap MPRS No. 11/MPRS/1960 tentang pembangunan nasional semesta berencana 1961 -1969.
– Disamping dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
b. Sistem Ekonomi Terpimpin
Dalam bidang ekonomi dipraktekkan sistem ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian-perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat yang menjurus pada sistem ekonomi etelisme menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada gilirannya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen.
Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut :
– Penanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis dan tanpa terkendali
– Defisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga menyebabkan inflasi
– Tidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain
Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahap 1 (1961 – 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
– Rencana pembangunan kurang matang
– Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang memadai
– Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
– Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar, misalnya Monas
c. Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :
– Ikut ambit bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).
– Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )
– Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
– Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.
Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar negeri poros Jakarta – Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo – Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dar Amerika Serikat.
Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tangg 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :
– Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia
– Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia
– Pelaksanaan Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi, yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timru dan Barat. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi lndonesia
sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Dan aksi upaya damai untuk mengakhiri konfronta Indonesia – Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak rnemperoleh kesepakatan. Konfronta Indonesia – Malaysia berakhir setelah terjadi perubahan politik di Inedonesia yaitu pada masa Orde Baru.
3. Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengikuti kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Namun setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia.
a. Perjuangan Diplomasi
Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional.
Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil.
Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia – Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia – Belanda. Disamping membawa masalah Irian Baratke forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif, antara lain sebagai berikut :
1) Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia
2) Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena Belanda tidak pernah Menunjukkan etikad baik dalam menyelesa masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
– Hubungan Indonesia – Belanda diubah dari united status menjadi hubunganbiasa.
– Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB
– Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.
– Pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum penbebasan Irian Barat.
– Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah RI.
– Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
– Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
– Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
– Pada tanggal 17 Agustus 1960 memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda
– Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia
Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin memanas dan pada sidang majelis umum PBB tahun 1961 kembali dibicarakan masalah Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Pemerintah Indonesia menyetujui usul tersebut dengan syarat waktunya dipercepat. Sedangkan Belanda menyatakan akan melepaskan Irian Barat untuk dilanjutkan di Dewan Perwakilan PBB kemudian membentuk Negara Papua. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan harus diselesaikan dengan kekerasan senjata.
b. Perjuangan Bersenjata
Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno daIam pidatonya di Jogjakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut :
– Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda
– Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia
– Bersiap-siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia
Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 dan Mayjend. Soeharto ditunjuk sebagai komandannya dengan tugas antara lain sebagai berikut :
– Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Operasi Militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kesatuan RI. Operasi militer itu dinamakan Operasi Jaya Wijaya.
– Eksploitasi, dimulai awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka guna menguasai pos-pos musuh yang penting.
– Konsolidasi, dilakukan pada tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Iran Barat.
Dalam tahapan infiltrasi dilakukan serangan operasi pendaratan di Irian Barat balk melalui laut maupun penerjunan udara yaitu, operasi banteng dengan sasaran wilayah Fak-fak dan Kaimana, Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di daerah Merauke, dan Operasi Jatayu diarahkan ke daerah Sorong, Kalimantan, dan Merauke.
Operasi infiltrasi pasgka RI dan pare gerilyawan Trikora di antaranya diambil dari kalangan mahasiswa. Ontuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, memang telah dibentuk kesatuankesatuan sukarelawan di kantor-kantor, sekolah, organisasi mesa dan lain sebagainya. Sebagian dari sukarelawan ini bersama-same dengan ABRI turLit serta dalam operasi infiltrasi. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di laut Arafuru antara angkatan laut RI melawan kapal perusak dan Frega’ Belanda. Dalam pertempuran tersebut Komando Yos Sudarso dan Kapten Wiranto gugur. Mereka turut tenggelam bersama kapal RI Macan Tutul. Sejak itu, operasi pembebasan Irian Barat semakin ditingkatkan. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya dilaksanakan, datang perintah dari Presiden untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 18 Maret 1962, karma pada tanggal 19 Agustus 1962 telah tercapai persetujuan antara Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB di kota New York dengan pokok-pokok kesepakatan, antara lain sebagai berikut:
– Akan dibentuk Pemerintah PBB Irian Barat dengan nama UNTEA (United Nations Temporaty Executive Authority) selambat-lambatnya 1 Oktober 1962 tiba di Irian Barat.
– UNTEA memakai tenaga Indonesia
– Pasukan RI yang berada di Irian Barat tetap berada di sana, di wilayah Komando PBB
– Tentara Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan
– Antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas
– Pada tanggat 31 Desember 1962 bendera RI berkibar di samping bendera PBB
– Selambat-lambatnya 1 Mei 1963 Rl secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat
– RI berkewajiban melakukan Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)
– Untuk menjamin keamanan di Irian Barat. PBB membentuk pasukan keamanan dengan namaUnited Nations Security Forces (UNSF) di bawah komando Brigjend Said Udin Khan dari Pakistan.
Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepadda pemerintah Indonesia dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1963 di Kota Baru. Dan pada hari yang sama, di Makasar (Ujung Pandang) dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
c. Pepera (Penentuan Pendapatan Rakyat)
Pepera merupakan salah satu ketentuan persetujua- 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Pepera diselenggarakan melalui tiga tahap, antara lain sebagai berikut:
– Tahap pertama, dimulai pada tanggal 24 Maret 1969, yaitu mengadakan konsultasi denga Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata Cara penyelenggaraan Pepera
– Tahap kedua, berupa pemilihan anggota dewan musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
– Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera pada tanggal 4 Juli 1969 berakhir pada tanggal Agustus 1969.
Pelaksanaan pepera disaksikan oleh utusan sekretaris Jenderal Duta Besar Ortis Zans melalui pepera ternyata rakyat Irian Barat secara bulat tetap menyatakan bagian dari negara RI. Hasil pepera di bawa oleh Duta Besar Orti Zans untuk dilaporkan Umum PBB, untukl mengenang perjuangan merebut Irian Barat pada tanggal 21 Desember 1995 Presiden Soeharto
meresmikan Monumen Mandala di Makassar.
MATERI POKOK IV
A. Wacana
Sejak berakhirnya Perang Dunia 11 (1945) terjadi berbagai macam perubahan dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat dunia balk bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam bidang politik Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam pihak sekutu keluar sebagai pemenang muncul sebagai kekuatan barn. Kedua negara mempelopori terjadinya perubahan Peta Politik dunia. Amerika serikat mempelopori Blok Bqrat sedangkan Uni Soviet mempelopori Blok Timur. Dengan demikian Peta Politik sedunia menjadi bipolar.
1. Kekuatan Negara-negara Adikuasa
Latar Belakang Lahirnya Negara-negara Adikuasa
Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia, dan Amerika. Dalam perkembangan selanjutnya Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet) yang memiliki paham berbeda membentuk persekutuan-persekutuan. Amerika yang menganut paham liberal bersama-sama dengan negara-negara Eropa Barat membentuk persekutuan yang disebut Blok Barat. Sedangkan Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur yang menganut paham sosialis komunis disebut Blok Timur. Sejak terbentuknya dua blok tersebut suhu politik dunia diibaratkan bagai api dalam sekam,. Kedua blok bersaing dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada awalnya Amerika Serikat mengikat negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya dalam ikatan pertahanan bersama untuk mengantisipasinya ekspansi militer Uni Soviet. Pakta pertahanan yang didirikan oleh Amerika Serikat, antara lain sebagai berikut :
– Nato North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, berdiri pada tahun 1949 dengan tujuan membendung perkembangan paham komunisme di Eropa. Anggota NATO antara lain AS, Kanada, Inggris, Perancis, Belanda, Luxemburg, Norwegia, Denmark. Islandia, Portugal, Turki (1952), Jerman (1955), Italia, Yunani, dan Spanyol. Pada tanggal 16 Desember 1997, keanggotaan NATO bertambah dengan masuknya beberapa negara Eropa Timur seperti Cekoslawakia, Hongaria, dan Polandia. Markas besar NATO berada di kota Brussel (Belgic). Dalam Pasal 5 perjanjian antarnegara. NATO disebutkan bahwa serangan terandap salah satu negara anggota NATO berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO.
– METO (Middle East Treaty Organization) untuk daerah Timur Tengah dan Asia Selatan, Anggota METO terdin dari AS, Turki, Irak, Iran, dan Paskistan.
– SEATO (South East Asia Treaty Organization), berdiri tahun 1954, bertujuan untuk membendung perkembangan komunisme di Asia Tenggara. Anggota SEATO antara lain AS, Inggris, Perancis, Australia, Selandia, Pakistan, Thailan. Filipina Markas besar SEATO terdapat di Manila Filipina.
– ANZUS (Australia, New Zeland, United State), suatu pakta pertahanan militer antara tiga negara untuk membendung komunis, berdiri tahun 1951, beranggotakan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
– CENTO (Central Treaty Organization) berdiri tahun 1959, merupakan fakta pertahanan militer Timur Tengah yang semula bernama Pak-,a Bagdad (1955). Anggotanya Amerika Serikat, Inggris, Irak, Iran, Turki, dan Pakistan.
Untuk menandingi NATO, Uni soviet yang memimpin blok timur bersama-sama dengan negara-negara Mongolia, Polandia, Cekoslawakia, Bulgaria, dan Jerman Timur membentuk Pact of Mutual Assistance and Uniffeld Command atau Pakta Warsawa. Markas besar Pakta Warsawa terletak di kota Warsawa, (Polandia). Pakta Warsawa berdiri tahun 1955, dengan tujuan sebagai berikut:
– Mempersatukan negara-negara sosialis komunis dengan memupuk kerja sama di bidang politik dan militer
– Mengimbangi kekuatan dan pengaruh NATO
– Membantu persatuan Eropa Timur dan Barat
– Membantu negara-negara anggota yang mengalami gejolak di dalam negeri anggota dengan mengirim militer dari Rusia atas nama Pakta Warsawa.
Setelah Pakta Warsawa terbentuk maka untuk memperluas pengaruhnya, Leonid Bresnec, Presiden Rusia pada saat ini mengeluarkan doktrin yang isinya antara lain sebagai berikut :
– Kedaulatan negara anggota Pakta Warsawa terbatas.
– Negara anggota Pakta Warsawa dapat ikut campur persoalan dalam negeri anggota, bila dianggap membahayakan komunisme.
Akibat Doktrin Bresnev, yaitu sebagai berikut :
– Di Cekoslawakia tahun 1958 ketika Alexander Dubeckingin mengadakan gerakan ke arah liberalisme diserbu oleh negara Pakta Warsawa.
– Di Polandia, gerakan buruh pimpinan Leach Walesa yang mengarah ke liberal ditindas pemerintah Polandia dengan bantuan Uni Soviet.
– Uni Soviet mendukung berdirinya negara Vietnam Utara yang berpaham komunis
B. Perubahan Ekonomi Setelah Perang Dunia II
Setelah Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat segera memberikan bantuannya kepada negara-negara sekutunya di Eropa Barat, melalui Marshall Plan, yakni Rencana Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada tanggal 5 Juli 1947. Tujuannya untuk memberi bantuan kepada negara-negara. Eropa Barat. Amerika juga memberi bantuan kepada Turki, Yunani dan Jepang melalui Truman Doctrine. Bagi negaranegara Asia, Amerika memberi bantuan ekonomi dan militer melalui Poin For Truman berdasarkan MSA. Sedangkan untuk negara-negara Timur Tengah yang tergabung dalam CENTO melalui Eisenhower Doctrine.
Dengan bantuan Amerika, Serikat, negara-negara Eropa Barat secara, bertahap menata kembali perekonomiannya, bahkan negara-negara tersebut membentuk suatu badan kerja sama ekonomi yang disebut European Economic Community (EEC) atau lebih dikenal dengan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).
Uni soviet juga melakukan hal yang sama. Bantuan yang diberikan Uni soviet ditunjukkan kepada negara-negara Eropa Timur dan negara-negara komunis Iainnya. Melalui Molotov Plan yaitu rencana bantuan ekonomi yang diprogram oleh Menteri Luar Negeri Uni Soviet yang bernama Molotov. Dengan bantuan itu negara-negara, Eropa Timur menata kembali ekonominya. Mereka, juga membentuk badan kerja sama ekonomi negaranegara, Eropa Timur yang dinamakan COMICON (Cominiteren Economic).
C. Perang Dingin dan Dampaknya bagi Dunia
Persaingan kedua, negara. adikuasa (USA dan Uni Soviet) menimbulkan kekhawatiran dunia internasional, karena kedua negara berusaha mencari kelemahan pihak lawan. Persaingan kedua negara dan kelompoknya, (Blok Barat dan Blok Timur) dikenal dengan istilah Perang Dingin.
Perang Dingin (Clod War disebut juga dengan perang Urat Syaraf, yaitu perang dalam bentuk keregangan sebagai manifestasi dari konflik antara. Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat dengan Blok Timur yang berada, di bawah komando Uni Soviet.
Kedua blok sama-sama menyebarkan mata-mata (spionese) untuk mendapatkan informasi tentang kelemahan pihak lawan. Uni Soviet dengan lembaga inteligennya yang bernama KGB, sementara Amerika Serikat dengan CIA. Persaingan antara. Blok Barat (Amerika) dengan Blok Timur (Perang Dingin) membawa dampak bagi dunia internasional, antara lain sebagai berikut :
- Dunia menjadi tercekam, karena adanya pertentangan antara kedua blok.
- Dunia seorAh-solah terpecah menjadi dua, yakni Blok Barat dan Blok Timur.
- Demi kepentingan politik, ekonomi dan militer kedua negara, adikuasa menjalankan politik memecah belah di berbagai kawasan dunia.
Ketegangan diberbagai kawasan yang ditimbulkan oleh persaingan antara kedua blok, antara lain sebagai berikut:
– Ketegangan di Asia Timur
Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang telah kehilangan daerah pendudukannya, di Asia Tenggara dan semua daerahnya jatuh ke tangan sekutu. Daerah di daratan Cina, yang jatuh ke tangan Uni Soviet akhirnya diserahkan ke Cina Komunis, sehingga timbul pergolakan di Cina yang mengakibatkan tersingkirnya Ciang Kai Sek (Partai Nasionalis China) ke Taiwan. Perkembangan di Korea ditentukan berdasarkan perundingan Moskow. Berdasarkan perundingan tersebut, Korea Utara, berpusat di Pyong Yang dan Korea Selatan di Soul. Amerika Serikat membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan Presidennya Syngman Rhee dan Uni Soviet membentuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan Kom II Sung sebagai Presidennya.
– Perkembangan Politik di Asia Tenggara
Di Indo China pada mesa Perang Dunia II dikuasai oleh Raja Bao Dai. Setelah Perang Dunia II daerah itu dibawa pendudukan Perancis. Namun pada saat itu muncul seorang tokoh yang bernama, Ho Chi Minh yang didukung oleh Uni Soviet memproklamasikan dirinya. Vietnam Merdeka. Bao Dai diturunkan dan hal ini menimbulkan kemarahan Perancis, maka dikirimkanlah pasukan ke Vietnam. Sementara. itu Vietnam semakin kacau setelah banyak pasukan asing melakukan intervensi ke negara tersebut. Tetapi karena. bantuan AS kurang memadai, akibatnya AS tersingkir dari Vietnam sehingga didominasi oleh pengaruh komunis Uni Soviet.
– Persaingan dalam Ruang Angkasa
Persaingan yang dilakukan oleh dua, negara adikuasa tidak hanya terdiri dari darat, laut dan udara, tetapi keduanya juga berlomba-lomba untuk menguasai angkasa luar. Pada awalnya Uni Soviet pada tahun 1957 meluncurkan pesawat ruang angkasa sputnik I dan II sedangkan Amerika Serikat menyainginya dengan meluncurkan Eksplorer I dan II, Discovery serta Vanguar. Persaingan itu berlanjut pada tahun 1961 Uni Soviet meluncurkan astronotnya yang bernama Yuri Gagarin dengan mengendarai Vostok I dan berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Tindakan ini diikuti oleh Amerika dengan mengirimkan astronotnya yang bernama Alan B Shepard yang berada di ruang angkasa selama 15 menit. Pada tahun 1962 Amerika Serikat kembali meluncurkan pesawat ruang angkasa Appolo 11 yang mendarat di bulan dengan Astronot Nell Amstrong dan Edwin Aldrin. Persaingan ini berlanjut seolah-olah mereka ingin memaklukkan ruang angkasa beserta planet-planetnya. Persaingan dalam perang dingin ini mulai mereda setelah runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Komunis. Adapun sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet antara lain sebagai berikut :
– Banyaknya biaya dikeluarkan untuk kepentingan militer Uni Soviet.
– Uni Soviet banyak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara satelitnya yang menimbulkan kebencian di negara-negara satelit.
– Timbulnya nasionalisme di negara-negara satelit dan negara bagian Uni Soviet.
– Perekonomian Uni Soviet yang semakin merosot.
