Berkembangnya taktik moderat-kooperatif dalam pergerakkan nasional Belanda disebabkan oleh berikut ini.
1. Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang pada tahun 1929. Bahkan, pada awal tahun 1930-an krisis ekonomi di Hindia Belanda semakin memburuk.
2. Kebijakan keras dari pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge menyebabkan kaum pergerakkan, terutama dari golongan nonkooperatif sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alasan bahwa pemerintahan colonial bertanggung jawab atas keadaan dan keamanan di lingkungan Hindia Belanda.
3. Pada tahun 1930-an, kaum pergerakkan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme Italia dan naziisme Jerman mengancam kedudukan negara-negara demokrasi. Demikian pula dengan Jepang sebagai negara fasis-militeris di Asia yang telah melakukan ekspansi-ekspansinya ke wilayah Pasifik sehingga ada yang mendekatkan kaum nasionalis dengan para penguasa colonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap segala bahaya fasisme. Kesadaran itu baru muncul pertama kali di kalangan Perhimpunan Indonesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperatif.
Taktik kooperatif adalah strategi yang ditempuh untuk menghindari kelumpuhan perjuangan. Perubahan taktik perjuangan itu sama sekali tidak mengubah tujuan perjuangan, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Apabila sejak awal tahun 1920-an cita-cita kemerdekaan Indonesia disuarakan Perhimpunan Indonesia, sejak tahun 1930-an cita-cita tersebut diperjuangkan dengan taktik kooperatif melalui Dewan Rakyat (Volksraad).
A. PARTINDO
Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI terutama Ir. Soekarno merupakan pukulan yang teramat berat bagi PNI.Pimpinan PNI kemudian diambil alih oleh Sartono dan Anwari. Kedua tokoh ini memiliki gaya yang lebih hati-hati sehingga menimbulkan kecemasan di kalangan anggotanya. Bahkan, banyak di antara para anggota PNI yang mengundurkan diri.
Sartono kemudian menginstruksikan agar semua kegiatan di cabang-cabang PNI untuk sementara waktu dihentikan. Bahkan, ia kemudian berusaha untuk membubarkan PNI dan membentuk partai baru. Pada Kongres Luar Biasa PNI di Batavia tanggal 25 April 1931 diambil sebuah keputusan untuk membubarkan PNI.Pembubaran tersebut menimbulkan pertentangan di kalangan pendukung PNI.Sartono bersama para pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo) pada tanggal 30 April 1931.
Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih diteruskan oleh Partindo.Selanjutnya dilakukan upaya menghimpun kembali anggota-anggota PNI yang sudah terlanjur tercerai-berai sehingga pada tahun 1931 berhasil dibentuk 12 cabang Partindo.Kemudian
