Perkembangan Ekonomi di Masa Demokrasi Terpimpin
Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin sejak tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia pada masa itu dapat dikatakan mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan. Padahal, kalau kita melihat masa sebelumnya yaitu masa demokrasi liberal tentu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut.
Namun, memang upaya-upaya itu tidak berhasil sehingga ketika memasuki masa demokrasi terpimpin masih banyak masalah ekonomi yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah. Mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi rakyat sampai kesulitan akibat inflasi. Nah, untuk menanggulangi masalah ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959. Pembentukan Depernas ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Moh. Yamin ditunjuk sebagai Ketua. Depernas beranggotakan 80 orang yang berasal dari berbagai golongan masyarakat. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
Dalam waktu satu tahun Depernas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan tahun 1961 – 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Namun pada tahun 1963, Depernas berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Tugasnya adalah menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional atau daerah. Selain itu, Bappenas juga bertugas untuk menilai dan mengawasi pembangunan nasional.
Kekacauan politik yang terjadi pada tahun 1959 menyebabkan terjadinya inflasi. Untuk mengatasi inflasi tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 1959 yang mulai berlaku tanggal 25 Agustus 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan tersebut bertujuan mengurangi banyaknya uang yang beredar untuk kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian. Kebijakan penurunan nilai mata uang (devaluasi) yang diumumkan adalah sebagai berikut :
- Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
- Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
- Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00.
Namun, upaya devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi terutama moneter. Sebagai upaya penanggulangan tindakan moneter, maka dibentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan atau PPOK yang bertugas untuk menyelenggarakan tindak lanjut dari moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen dan jawatan yang bersangkutan. Tindakan moneter ini menyebabkan terjadinya kesukaran likuiditas baik di sektor pemerintah maupun swasta.
Permasalahan ekonomi yang semakin tidak menentu akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi yaitu Deklarasi Ekonomi disingkat Dekon. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Namun, Dekon ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Perekonomian Indonesia mengalami stagnasi. Harga barang pokok mengalami lonjakan kenaikan.
Berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah ternyata tidak berhasil mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi malah semakin kacau. Terlebih hal ini diperparah dengan pengeluaran yang membengkak akibat adanya Proyek Mercusuar. Pelaksanaan acara Games of New Emerging Forces atau Ganefo dan Conference of New Emerging Forces atau Conefo tentu memerlukan biaya yang sangat besar.
Baca juga Membahas Keputusan Sidang PPKI ke 3, Sejarah Kelas 12
Untuk memfasilitasi Ganefo yang merupakan tandingan dari Olimpiade, maka pemerintah membangun proyek-proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan pusat pertokoan Sarinah. Akibatnya inflasi semakin meningkat dan harga-harga melonjak. Rakyat kecil jelas semakin menderita. Kekurangan biaya dari Proyek Mercusuar diatasi dengan menjual cadangan emas dan devisa dengan saldo negatif US$ 3 juta.
Gambar : salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Soekarno yaitu membuka acara olahraga di Stadion GBK dalam upaya mewujudkan politik mercusuar. Sumber gambar: Tirto.id
Langkah selanjutnya yang diambil oleh Soekarno adalah mengintegrasikan beberapa Bank seperti Bank Koperasi dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.
Nah greaters, itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Berbagai cara sudah dilakukan namun masalah masih tidak dapat diatasi. Akan tetapi, ada nilai lebih, di mana sampai sekarang masih bisa kita rasakan yaitu dari pembangunan proyek Mercusuar. Proyek-proyek bangunan tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Apakah penjelasan di atas sudah dapat kamu pahami Greaters? Jika belum, kamu bisa bertanya melalui fitur QnA Forum yang ada di GreatPedia. Temukan jawabanmu atas pembahasan yang belum kamu pahami di QnA Forum sekarang!
Sumber gambar utama: Shutterstock
Buatlah pertanyaan ttg materi ini 10 soal
