materi kelas XI

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Pada tahun 1806 Napoleon telag membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Kemudian Napoleon juga menempatkan adiknya yakni Louis Napoleon menjadi Penguasa di Belanda. Lalu sementara itu, wilayah Indonesia sedang berada dibawah ancaman Inggris yang berkuasa di India. Maka untuk itu Napoleon telah mengangkat Deandles untuk memerintah Indonesia. Dan tugas utamanya adalah mempertankan Pulau Jawa agar tidak di kuasai oleh Inggris.

A.Masa Pemerintahan Deandels (1808 – 1811)

Deandels menggunakan Konsep baru dalam mempin pemerintahan, seperti berikut ini :

1. Pertahanan : kebijakan yang dilakukan, misalnya menambah jumlah prajurit dari suku-suku bangsa di Indonesia, membangun benteng di beberapa kota dan pusat Pertahan di Kalijati, Bandung, dan membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarukan untuk lalu lintas pertahanan dan perekonomian.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah membetuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan sistem pemberantasan korupsi dengan keras, pajak ini natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan,bahkan di perberat, mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
3. Pemerintahan dan Hukum : kebijakan yang di lakukan misalnya seperti membetuk skretariat Negara untuk membereskan administrasi Negara, para dijadikan pegawai pemerintahan (digaji), memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Walterreden (Sekarang Gedung Mahkamah Agung DI Jakarta),pulau jawa dibagi menjadi Sembilan perfec/wilayah, dan membangun kantor-kantor pengadilan.
4. Sosial : kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kerja rodi untuk membangun jakan Anyar hingga Penarukan, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membuat jaringan pis distrik dengan menggunakan kuda  pos. Pada tahun 1811 Deandels akhirnya ditarik ke Eropa dan kedudukannya digantikan oleh Jeansens yang awalnya bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun tidak lama setelah Jeansens memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 11 September 1811 kedudukan Jeansens terdesak sehingga ia terpaksa menyerah. Dan Jeansens pun terpaksa menandatangani perjanjian damai yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang.

B. Kekuasaan Inggris Di Indonesia (Masa Pemerintahan Raffles)

Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia maka untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, Inggris telah menugaskan Thomas Standford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Pada masa kekuasaanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan : kebijakan yang dilakukan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri (digaji), serta melarang kerja paksa dan perbudakan.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan perdagangan bebas, mengadakan penanaman kopi dan penjualan tanah kepada swasta, mengadakan landrente (sewa tanah), dan melakukan monopoli garam dan minuman keras.
3. Social : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah menghapus rodi, menghapus perbudakan, dan peniadaan pynbank (disakiti), yakni adalah hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

Pada masa pemerintahannya, Raffles tidak hanya berkecimpung dalam bidang pemerintahan (politik). Namun melinkan Raffles juga berkecimpung dalam mengembangkan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kegiatan ilmu pengetahuan yang menonjol adalah membangun gedung Harmoni untuk lembaga ilmu pengetahuan Bataviache, Genootshap, menulis buku “Historis of Java” yang berisikan tentang kebudayaan jawa, serta bersama istrinya, yakni Olivia Marianne merintis pendirian Kebun Raya Bogor.

C. Sistem Cultuur Stelsel Di Indonesia

Berdasarkan dari hasil konversi London pada tahun 1814 meka Inggris kembali menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk itu pemerintahan Kerajaan Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang beranggotakan Ellout, Buyskes, dan Van der Capellen. Diantaranya ada tiga komisaris Jenderal yakni Van der capellen pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berupaya mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan sebanyak mungkin. Dan tujuannya adalah untuk membayar utang-utang Belanda yang cukup besar selama perang. Namun pemerintahan Van der Cepellen (1817 – 1830)telah gagal karena Belanda tetap mengalami kesulitan ekonomi. Dan akhirnya, Van der Capellen digantikan oleh Johannes van den bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Upaya yang dilakukan oleh van den Bosch untuk mencukupi kebutuhan keuangan pemerintahannya dan juga untuk mengisi kas Negara Belada yang kosong adalah melaksanakan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa telah mendorong munculnya reaksi penetangan baik di bangsa Indonesia meupun dari tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda. Dan reaksi yang datang dari rakyat Indonesia adalah terjadinya terjadinya pelawanan di Pasuruhan pada tahun 1833 dan pada tahun 1846 oleh para pekerja di berbagai perkebunan tembakau dengan melakukan perusakan terhadap tanaman tembakau. Adapun reaksi dari bangsa Belanda yang datang dari Baron van Houvel yakni seorang pendeta yang kemudian ikut memperjuangkan penghapusan cultuur stelsel di parleman Belanda. Dan tokoh penentang lain adalah Eduard Dowes Dekker (multatuli) dengan cara menulis pada sebuah buku dengan judul “Max Havelaar”. Dan Frans van de Putte dengan menuliskan buku dengan judul “Suiker Constracten” (Kontrak-Kontrak Gula).

Setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan Belanda, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar pulau Jawa masih terus berlangsung hingga 1915. Dan program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

kelas XII

 

Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia langsung membentuk kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Berbagai kelengkapan negara tersebut dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik karena kedatangan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan politik Indonesia sebagai berikut.

1. Perubahan Fungsi KNIP

Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP dibentuk denga tujuan membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya MPR dan DPR.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan fungsi KNIP terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Perubahan tersebut didasari ketidakpuasan Sutan Sjahrir terhadap sistem kabinet presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Manunsarkoro mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi tersebut antara lain tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945.

Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara yang demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

a. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Maklumat X Tahun 1945, KNIP kembali mengadakan sidang pada tanggal 17 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan keputusan mengenai pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin oleh Sultan Sjahrir. BP-KNIP beranggotakan lima belas orang yang bertugas melakukan tugas sehari-hari KNIP.

2. Mengubah Sistem Pemerintahan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Presiden Soekarno melalui sidang PPKI membentuk kementerian dan menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya. Seiring keluarnya Maklumat X Tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. Selain itu, KNIP menjadi lembaga yang sangat representatif dalam menampung aspirasi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Dengan demikian, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

3. Membentuk Partai Politik

Pada awal kemerdekaan Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Pembentukan PNI sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan. Meskipun demikian, pembentukan PNI sebagai partai negara ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan pembentukan PNI disebabkan oleh berbagai masalah. PNI dianggap sangat "berbau" Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Selain itu, PNI tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Sutan Sjahrir bahkan menanggap pembentukan PNI sebagai partai tunggal identik dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur.

b. Pemerintah berharap agat partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Adapun partai-partai yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR).

4. Perpindahan Ibu Kota Negara

Jakarta secara resmi menjadi pusat pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kedatangan sekutu di Jakarta membuat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi kurang kondusif. Selain itu, kedatangan sekutu dan NICA mengancam keselamatan para pemimpin Indonesia. Presiden Soekarno berpindah-pindah tempat karena diburu oleh pasukan intel Belanda.

Menyadari kondisi tersebut, para pemimpin Indonesia mencari cara untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Tan Malaka mengusulkan agar pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu dipindah ke luar Jakarta. Moh. Hatta mengusulkan Yogyakarta sebagai tempat berlindung bagi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta dipilih karena kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Yogyakarta yang mendukung pemerintahan Indonesia. Selain itu, rakyat Yogyakarta dapat dikendalikan secara penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 2 Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim kurirnya ke Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menerima pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno-Hatta beserta pemimpin Republik Indonesia lainnya hijrah ke Yogyakarta. Sejak saat itulah ibu kota Indonesia secara resmi bepindah ke Yogyakarta.

Kelas xii

 

Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia langsung membentuk kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Berbagai kelengkapan negara tersebut dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik karena kedatangan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan politik Indonesia sebagai berikut.

1. Perubahan Fungsi KNIP

Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP dibentuk denga tujuan membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya MPR dan DPR.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan fungsi KNIP terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Perubahan tersebut didasari ketidakpuasan Sutan Sjahrir terhadap sistem kabinet presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Manunsarkoro mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi tersebut antara lain tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945.

Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara yang demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

a. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Maklumat X Tahun 1945, KNIP kembali mengadakan sidang pada tanggal 17 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan keputusan mengenai pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin oleh Sultan Sjahrir. BP-KNIP beranggotakan lima belas orang yang bertugas melakukan tugas sehari-hari KNIP.

2. Mengubah Sistem Pemerintahan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Presiden Soekarno melalui sidang PPKI membentuk kementerian dan menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya. Seiring keluarnya Maklumat X Tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. Selain itu, KNIP menjadi lembaga yang sangat representatif dalam menampung aspirasi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Dengan demikian, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

3. Membentuk Partai Politik

Pada awal kemerdekaan Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Pembentukan PNI sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan. Meskipun demikian, pembentukan PNI sebagai partai negara ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan pembentukan PNI disebabkan oleh berbagai masalah. PNI dianggap sangat "berbau" Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Selain itu, PNI tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Sutan Sjahrir bahkan menanggap pembentukan PNI sebagai partai tunggal identik dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur.

b. Pemerintah berharap agat partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Adapun partai-partai yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR).

4. Perpindahan Ibu Kota Negara

Jakarta secara resmi menjadi pusat pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kedatangan sekutu di Jakarta membuat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi kurang kondusif. Selain itu, kedatangan sekutu dan NICA mengancam keselamatan para pemimpin Indonesia. Presiden Soekarno berpindah-pindah tempat karena diburu oleh pasukan intel Belanda.

Menyadari kondisi tersebut, para pemimpin Indonesia mencari cara untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Tan Malaka mengusulkan agar pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu dipindah ke luar Jakarta. Moh. Hatta mengusulkan Yogyakarta sebagai tempat berlindung bagi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta dipilih karena kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Yogyakarta yang mendukung pemerintahan Indonesia. Selain itu, rakyat Yogyakarta dapat dikendalikan secara penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 2 Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim kurirnya ke Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menerima pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno-Hatta beserta pemimpin Republik Indonesia lainnya hijrah ke Yogyakarta. Sejak saat itulah ibu kota Indonesia secara resmi bepindah ke Yogyakarta.

Kelas xi

 

materi kelas XI

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Pada tahun 1806 Napoleon telag membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Kemudian Napoleon juga menempatkan adiknya yakni Louis Napoleon menjadi Penguasa di Belanda. Lalu sementara itu, wilayah Indonesia sedang berada dibawah ancaman Inggris yang berkuasa di India. Maka untuk itu Napoleon telah mengangkat Deandles untuk memerintah Indonesia. Dan tugas utamanya adalah mempertankan Pulau Jawa agar tidak di kuasai oleh Inggris.

A.Masa Pemerintahan Deandels (1808 – 1811)

Deandels menggunakan Konsep baru dalam mempin pemerintahan, seperti berikut ini :

1. Pertahanan : kebijakan yang dilakukan, misalnya menambah jumlah prajurit dari suku-suku bangsa di Indonesia, membangun benteng di beberapa kota dan pusat Pertahan di Kalijati, Bandung, dan membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarukan untuk lalu lintas pertahanan dan perekonomian.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah membetuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan sistem pemberantasan korupsi dengan keras, pajak ini natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan,bahkan di perberat, mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
3. Pemerintahan dan Hukum : kebijakan yang di lakukan misalnya seperti membetuk skretariat Negara untuk membereskan administrasi Negara, para dijadikan pegawai pemerintahan (digaji), memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Walterreden (Sekarang Gedung Mahkamah Agung DI Jakarta),pulau jawa dibagi menjadi Sembilan perfec/wilayah, dan membangun kantor-kantor pengadilan.
4. Sosial : kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kerja rodi untuk membangun jakan Anyar hingga Penarukan, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membuat jaringan pis distrik dengan menggunakan kuda  pos. Pada tahun 1811 Deandels akhirnya ditarik ke Eropa dan kedudukannya digantikan oleh Jeansens yang awalnya bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun tidak lama setelah Jeansens memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 11 September 1811 kedudukan Jeansens terdesak sehingga ia terpaksa menyerah. Dan Jeansens pun terpaksa menandatangani perjanjian damai yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang.

B. Kekuasaan Inggris Di Indonesia (Masa Pemerintahan Raffles)

Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia maka untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, Inggris telah menugaskan Thomas Standford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Pada masa kekuasaanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan : kebijakan yang dilakukan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri (digaji), serta melarang kerja paksa dan perbudakan.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan perdagangan bebas, mengadakan penanaman kopi dan penjualan tanah kepada swasta, mengadakan landrente (sewa tanah), dan melakukan monopoli garam dan minuman keras.
3. Social : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah menghapus rodi, menghapus perbudakan, dan peniadaan pynbank (disakiti), yakni adalah hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

Pada masa pemerintahannya, Raffles tidak hanya berkecimpung dalam bidang pemerintahan (politik). Namun melinkan Raffles juga berkecimpung dalam mengembangkan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kegiatan ilmu pengetahuan yang menonjol adalah membangun gedung Harmoni untuk lembaga ilmu pengetahuan Bataviache, Genootshap, menulis buku “Historis of Java” yang berisikan tentang kebudayaan jawa, serta bersama istrinya, yakni Olivia Marianne merintis pendirian Kebun Raya Bogor.

C. Sistem Cultuur Stelsel Di Indonesia

Berdasarkan dari hasil konversi London pada tahun 1814 meka Inggris kembali menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk itu pemerintahan Kerajaan Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang beranggotakan Ellout, Buyskes, dan Van der Capellen. Diantaranya ada tiga komisaris Jenderal yakni Van der capellen pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berupaya mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan sebanyak mungkin. Dan tujuannya adalah untuk membayar utang-utang Belanda yang cukup besar selama perang. Namun pemerintahan Van der Cepellen (1817 – 1830)telah gagal karena Belanda tetap mengalami kesulitan ekonomi. Dan akhirnya, Van der Capellen digantikan oleh Johannes van den bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Upaya yang dilakukan oleh van den Bosch untuk mencukupi kebutuhan keuangan pemerintahannya dan juga untuk mengisi kas Negara Belada yang kosong adalah melaksanakan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa telah mendorong munculnya reaksi penetangan baik di bangsa Indonesia meupun dari tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda. Dan reaksi yang datang dari rakyat Indonesia adalah terjadinya terjadinya pelawanan di Pasuruhan pada tahun 1833 dan pada tahun 1846 oleh para pekerja di berbagai perkebunan tembakau dengan melakukan perusakan terhadap tanaman tembakau. Adapun reaksi dari bangsa Belanda yang datang dari Baron van Houvel yakni seorang pendeta yang kemudian ikut memperjuangkan penghapusan cultuur stelsel di parleman Belanda. Dan tokoh penentang lain adalah Eduard Dowes Dekker (multatuli) dengan cara menulis pada sebuah buku dengan judul “Max Havelaar”. Dan Frans van de Putte dengan menuliskan buku dengan judul “Suiker Constracten” (Kontrak-Kontrak Gula).

Setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan Belanda, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar pulau Jawa masih terus berlangsung hingga 1915. Dan program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

 

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Pada tahun 1806 Napoleon telag membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Kemudian Napoleon juga menempatkan adiknya yakni Louis Napoleon menjadi Penguasa di Belanda. Lalu sementara itu, wilayah Indonesia sedang berada dibawah ancaman Inggris yang berkuasa di India. Maka untuk itu Napoleon telah mengangkat Deandles untuk memerintah Indonesia. Dan tugas utamanya adalah mempertankan Pulau Jawa agar tidak di kuasai oleh Inggris.

A.Masa Pemerintahan Deandels (1808 – 1811)

Deandels menggunakan Konsep baru dalam mempin pemerintahan, seperti berikut ini :

1. Pertahanan : kebijakan yang dilakukan, misalnya menambah jumlah prajurit dari suku-suku bangsa di Indonesia, membangun benteng di beberapa kota dan pusat Pertahan di Kalijati, Bandung, dan membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarukan untuk lalu lintas pertahanan dan perekonomian.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah membetuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan sistem pemberantasan korupsi dengan keras, pajak ini natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan,bahkan di perberat, mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
3. Pemerintahan dan Hukum : kebijakan yang di lakukan misalnya seperti membetuk skretariat Negara untuk membereskan administrasi Negara, para dijadikan pegawai pemerintahan (digaji), memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Walterreden (Sekarang Gedung Mahkamah Agung DI Jakarta),pulau jawa dibagi menjadi Sembilan perfec/wilayah, dan membangun kantor-kantor pengadilan.
4. Sosial : kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kerja rodi untuk membangun jakan Anyar hingga Penarukan, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membuat jaringan pis distrik dengan menggunakan kuda  pos. Pada tahun 1811 Deandels akhirnya ditarik ke Eropa dan kedudukannya digantikan oleh Jeansens yang awalnya bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun tidak lama setelah Jeansens memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 11 September 1811 kedudukan Jeansens terdesak sehingga ia terpaksa menyerah. Dan Jeansens pun terpaksa menandatangani perjanjian damai yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang.

B. Kekuasaan Inggris Di Indonesia (Masa Pemerintahan Raffles)

Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia maka untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, Inggris telah menugaskan Thomas Standford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Pada masa kekuasaanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan : kebijakan yang dilakukan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri (digaji), serta melarang kerja paksa dan perbudakan.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan perdagangan bebas, mengadakan penanaman kopi dan penjualan tanah kepada swasta, mengadakan landrente (sewa tanah), dan melakukan monopoli garam dan minuman keras.
3. Social : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah menghapus rodi, menghapus perbudakan, dan peniadaan pynbank (disakiti), yakni adalah hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

Pada masa pemerintahannya, Raffles tidak hanya berkecimpung dalam bidang pemerintahan (politik). Namun melinkan Raffles juga berkecimpung dalam mengembangkan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kegiatan ilmu pengetahuan yang menonjol adalah membangun gedung Harmoni untuk lembaga ilmu pengetahuan Bataviache, Genootshap, menulis buku “Historis of Java” yang berisikan tentang kebudayaan jawa, serta bersama istrinya, yakni Olivia Marianne merintis pendirian Kebun Raya Bogor.

C. Sistem Cultuur Stelsel Di Indonesia

Berdasarkan dari hasil konversi London pada tahun 1814 meka Inggris kembali menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk itu pemerintahan Kerajaan Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang beranggotakan Ellout, Buyskes, dan Van der Capellen. Diantaranya ada tiga komisaris Jenderal yakni Van der capellen pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berupaya mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan sebanyak mungkin. Dan tujuannya adalah untuk membayar utang-utang Belanda yang cukup besar selama perang. Namun pemerintahan Van der Cepellen (1817 – 1830)telah gagal karena Belanda tetap mengalami kesulitan ekonomi. Dan akhirnya, Van der Capellen digantikan oleh Johannes van den bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Upaya yang dilakukan oleh van den Bosch untuk mencukupi kebutuhan keuangan pemerintahannya dan juga untuk mengisi kas Negara Belada yang kosong adalah melaksanakan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa telah mendorong munculnya reaksi penetangan baik di bangsa Indonesia meupun dari tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda. Dan reaksi yang datang dari rakyat Indonesia adalah terjadinya terjadinya pelawanan di Pasuruhan pada tahun 1833 dan pada tahun 1846 oleh para pekerja di berbagai perkebunan tembakau dengan melakukan perusakan terhadap tanaman tembakau. Adapun reaksi dari bangsa Belanda yang datang dari Baron van Houvel yakni seorang pendeta yang kemudian ikut memperjuangkan penghapusan cultuur stelsel di parleman Belanda. Dan tokoh penentang lain adalah Eduard Dowes Dekker (multatuli) dengan cara menulis pada sebuah buku dengan judul “Max Havelaar”. Dan Frans van de Putte dengan menuliskan buku dengan judul “Suiker Constracten” (Kontrak-Kontrak Gula).

Setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan Belanda, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar pulau Jawa masih terus berlangsung hingga 1915. Dan program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

 

Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia langsung membentuk kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Berbagai kelengkapan negara tersebut dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik karena kedatangan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan politik Indonesia sebagai berikut.

1. Perubahan Fungsi KNIP

Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP dibentuk denga tujuan membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya MPR dan DPR.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan fungsi KNIP terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Perubahan tersebut didasari ketidakpuasan Sutan Sjahrir terhadap sistem kabinet presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Manunsarkoro mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi tersebut antara lain tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945.

Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara yang demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

a. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Maklumat X Tahun 1945, KNIP kembali mengadakan sidang pada tanggal 17 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan keputusan mengenai pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin oleh Sultan Sjahrir. BP-KNIP beranggotakan lima belas orang yang bertugas melakukan tugas sehari-hari KNIP.

2. Mengubah Sistem Pemerintahan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Presiden Soekarno melalui sidang PPKI membentuk kementerian dan menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya. Seiring keluarnya Maklumat X Tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. Selain itu, KNIP menjadi lembaga yang sangat representatif dalam menampung aspirasi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Dengan demikian, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

3. Membentuk Partai Politik

Pada awal kemerdekaan Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Pembentukan PNI sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan. Meskipun demikian, pembentukan PNI sebagai partai negara ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan pembentukan PNI disebabkan oleh berbagai masalah. PNI dianggap sangat "berbau" Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Selain itu, PNI tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Sutan Sjahrir bahkan menanggap pembentukan PNI sebagai partai tunggal identik dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur.

b. Pemerintah berharap agat partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Adapun partai-partai yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR).

4. Perpindahan Ibu Kota Negara

Jakarta secara resmi menjadi pusat pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kedatangan sekutu di Jakarta membuat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi kurang kondusif. Selain itu, kedatangan sekutu dan NICA mengancam keselamatan para pemimpin Indonesia. Presiden Soekarno berpindah-pindah tempat karena diburu oleh pasukan intel Belanda.

Menyadari kondisi tersebut, para pemimpin Indonesia mencari cara untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Tan Malaka mengusulkan agar pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu dipindah ke luar Jakarta. Moh. Hatta mengusulkan Yogyakarta sebagai tempat berlindung bagi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta dipilih karena kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Yogyakarta yang mendukung pemerintahan Indonesia. Selain itu, rakyat Yogyakarta dapat dikendalikan secara penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 2 Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim kurirnya ke Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menerima pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno-Hatta beserta pemimpin Republik Indonesia lainnya hijrah ke Yogyakarta. Sejak saat itulah ibu kota Indonesia secara resmi bepindah ke Yogyakarta.

kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad 19

materi kelas XI

Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Pada tahun 1806 Napoleon telag membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Kemudian Napoleon juga menempatkan adiknya yakni Louis Napoleon menjadi Penguasa di Belanda. Lalu sementara itu, wilayah Indonesia sedang berada dibawah ancaman Inggris yang berkuasa di India. Maka untuk itu Napoleon telah mengangkat Deandles untuk memerintah Indonesia. Dan tugas utamanya adalah mempertankan Pulau Jawa agar tidak di kuasai oleh Inggris.

A.Masa Pemerintahan Deandels (1808 – 1811)

Deandels menggunakan Konsep baru dalam mempin pemerintahan, seperti berikut ini :

1. Pertahanan : kebijakan yang dilakukan, misalnya menambah jumlah prajurit dari suku-suku bangsa di Indonesia, membangun benteng di beberapa kota dan pusat Pertahan di Kalijati, Bandung, dan membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarukan untuk lalu lintas pertahanan dan perekonomian.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah membetuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan sistem pemberantasan korupsi dengan keras, pajak ini natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan,bahkan di perberat, mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
3. Pemerintahan dan Hukum : kebijakan yang di lakukan misalnya seperti membetuk skretariat Negara untuk membereskan administrasi Negara, para dijadikan pegawai pemerintahan (digaji), memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Walterreden (Sekarang Gedung Mahkamah Agung DI Jakarta),pulau jawa dibagi menjadi Sembilan perfec/wilayah, dan membangun kantor-kantor pengadilan.
4. Sosial : kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kerja rodi untuk membangun jakan Anyar hingga Penarukan, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membuat jaringan pis distrik dengan menggunakan kuda  pos. Pada tahun 1811 Deandels akhirnya ditarik ke Eropa dan kedudukannya digantikan oleh Jeansens yang awalnya bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun tidak lama setelah Jeansens memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 11 September 1811 kedudukan Jeansens terdesak sehingga ia terpaksa menyerah. Dan Jeansens pun terpaksa menandatangani perjanjian damai yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang.

B. Kekuasaan Inggris Di Indonesia (Masa Pemerintahan Raffles)

Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia maka untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, Inggris telah menugaskan Thomas Standford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Pada masa kekuasaanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan : kebijakan yang dilakukan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri (digaji), serta melarang kerja paksa dan perbudakan.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan perdagangan bebas, mengadakan penanaman kopi dan penjualan tanah kepada swasta, mengadakan landrente (sewa tanah), dan melakukan monopoli garam dan minuman keras.
3. Social : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah menghapus rodi, menghapus perbudakan, dan peniadaan pynbank (disakiti), yakni adalah hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

Pada masa pemerintahannya, Raffles tidak hanya berkecimpung dalam bidang pemerintahan (politik). Namun melinkan Raffles juga berkecimpung dalam mengembangkan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kegiatan ilmu pengetahuan yang menonjol adalah membangun gedung Harmoni untuk lembaga ilmu pengetahuan Bataviache, Genootshap, menulis buku “Historis of Java” yang berisikan tentang kebudayaan jawa, serta bersama istrinya, yakni Olivia Marianne merintis pendirian Kebun Raya Bogor.

C. Sistem Cultuur Stelsel Di Indonesia

Berdasarkan dari hasil konversi London pada tahun 1814 meka Inggris kembali menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk itu pemerintahan Kerajaan Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang beranggotakan Ellout, Buyskes, dan Van der Capellen. Diantaranya ada tiga komisaris Jenderal yakni Van der capellen pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berupaya mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan sebanyak mungkin. Dan tujuannya adalah untuk membayar utang-utang Belanda yang cukup besar selama perang. Namun pemerintahan Van der Cepellen (1817 – 1830)telah gagal karena Belanda tetap mengalami kesulitan ekonomi. Dan akhirnya, Van der Capellen digantikan oleh Johannes van den bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Upaya yang dilakukan oleh van den Bosch untuk mencukupi kebutuhan keuangan pemerintahannya dan juga untuk mengisi kas Negara Belada yang kosong adalah melaksanakan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa telah mendorong munculnya reaksi penetangan baik di bangsa Indonesia meupun dari tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda. Dan reaksi yang datang dari rakyat Indonesia adalah terjadinya terjadinya pelawanan di Pasuruhan pada tahun 1833 dan pada tahun 1846 oleh para pekerja di berbagai perkebunan tembakau dengan melakukan perusakan terhadap tanaman tembakau. Adapun reaksi dari bangsa Belanda yang datang dari Baron van Houvel yakni seorang pendeta yang kemudian ikut memperjuangkan penghapusan cultuur stelsel di parleman Belanda. Dan tokoh penentang lain adalah Eduard Dowes Dekker (multatuli) dengan cara menulis pada sebuah buku dengan judul “Max Havelaar”. Dan Frans van de Putte dengan menuliskan buku dengan judul “Suiker Constracten” (Kontrak-Kontrak Gula).

Setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan Belanda, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar pulau Jawa masih terus berlangsung hingga 1915. Dan program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal

Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia langsung membentuk kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Berbagai kelengkapan negara tersebut dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik karena kedatangan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan politik Indonesia sebagai berikut.

1. Perubahan Fungsi KNIP

Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP dibentuk denga tujuan membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya MPR dan DPR.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan fungsi KNIP terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Perubahan tersebut didasari ketidakpuasan Sutan Sjahrir terhadap sistem kabinet presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Manunsarkoro mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi tersebut antara lain tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945.

Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara yang demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

a. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Maklumat X Tahun 1945, KNIP kembali mengadakan sidang pada tanggal 17 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan keputusan mengenai pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin oleh Sultan Sjahrir. BP-KNIP beranggotakan lima belas orang yang bertugas melakukan tugas sehari-hari KNIP.

2. Mengubah Sistem Pemerintahan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Presiden Soekarno melalui sidang PPKI membentuk kementerian dan menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya. Seiring keluarnya Maklumat X Tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. Selain itu, KNIP menjadi lembaga yang sangat representatif dalam menampung aspirasi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Dengan demikian, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

3. Membentuk Partai Politik

Pada awal kemerdekaan Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Pembentukan PNI sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan. Meskipun demikian, pembentukan PNI sebagai partai negara ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan pembentukan PNI disebabkan oleh berbagai masalah. PNI dianggap sangat "berbau" Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Selain itu, PNI tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Sutan Sjahrir bahkan menanggap pembentukan PNI sebagai partai tunggal identik dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur.

b. Pemerintah berharap agat partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Adapun partai-partai yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR).

4. Perpindahan Ibu Kota Negara

Jakarta secara resmi menjadi pusat pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kedatangan sekutu di Jakarta membuat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi kurang kondusif. Selain itu, kedatangan sekutu dan NICA mengancam keselamatan para pemimpin Indonesia. Presiden Soekarno berpindah-pindah tempat karena diburu oleh pasukan intel Belanda.

Menyadari kondisi tersebut, para pemimpin Indonesia mencari cara untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Tan Malaka mengusulkan agar pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu dipindah ke luar Jakarta. Moh. Hatta mengusulkan Yogyakarta sebagai tempat berlindung bagi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta dipilih karena kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Yogyakarta yang mendukung pemerintahan Indonesia. Selain itu, rakyat Yogyakarta dapat dikendalikan secara penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 2 Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim kurirnya ke Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menerima pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno-Hatta beserta pemimpin Republik Indonesia lainnya hijrah ke Yogyakarta. Sejak saat itulah ibu kota Indonesia secara resmi bepindah ke Yogyakarta.

kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke 19

peretemuan ke 4 kelas XI IPA dan IPS

 Kebijakan Pemerintah Kolonial Di Indonesia Pada Abad Ke-19

Pada tahun 1806 Napoleon telag membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland (Kerajaan Belanda). Kemudian Napoleon juga menempatkan adiknya yakni Louis Napoleon menjadi Penguasa di Belanda. Lalu sementara itu, wilayah Indonesia sedang berada dibawah ancaman Inggris yang berkuasa di India. Maka untuk itu Napoleon telah mengangkat Deandles untuk memerintah Indonesia. Dan tugas utamanya adalah mempertankan Pulau Jawa agar tidak di kuasai oleh Inggris.

A.Masa Pemerintahan Deandels (1808 – 1811)

Deandels menggunakan Konsep baru dalam mempin pemerintahan, seperti berikut ini :

1. Pertahanan : kebijakan yang dilakukan, misalnya menambah jumlah prajurit dari suku-suku bangsa di Indonesia, membangun benteng di beberapa kota dan pusat Pertahan di Kalijati, Bandung, dan membangun jalan raya dari Anyar hingga Penarukan untuk lalu lintas pertahanan dan perekonomian.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan diantaranya adalah membetuk Dewan Pengawas Keuangan Negara (Algemene Rekenkaer) dan sistem pemberantasan korupsi dengan keras, pajak ini natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie) yang diterapkan pada zaman VOC tetap dilanjutkan,bahkan di perberat, mengadakan Preanger Stelsel, yakni kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor (kopi).
3. Pemerintahan dan Hukum : kebijakan yang di lakukan misalnya seperti membetuk skretariat Negara untuk membereskan administrasi Negara, para dijadikan pegawai pemerintahan (digaji), memindahkan pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Walterreden (Sekarang Gedung Mahkamah Agung DI Jakarta),pulau jawa dibagi menjadi Sembilan perfec/wilayah, dan membangun kantor-kantor pengadilan.
4. Sosial : kebijakan yang dilakukan adalah melakukan kerja rodi untuk membangun jakan Anyar hingga Penarukan, menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan, atau sultan, membuat jaringan pis distrik dengan menggunakan kuda  pos. Pada tahun 1811 Deandels akhirnya ditarik ke Eropa dan kedudukannya digantikan oleh Jeansens yang awalnya bertugas di Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun tidak lama setelah Jeansens memerintah, Inggris melakukan serangan atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 11 September 1811 kedudukan Jeansens terdesak sehingga ia terpaksa menyerah. Dan Jeansens pun terpaksa menandatangani perjanjian damai yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang.

B. Kekuasaan Inggris Di Indonesia (Masa Pemerintahan Raffles)

Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia maka untuk mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, Inggris telah menugaskan Thomas Standford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Pada masa kekuasaanya, kebijakan-kebijakan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan : kebijakan yang dilakukan adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri (digaji), serta melarang kerja paksa dan perbudakan.
2. Ekonomi dan Keuangan : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan perdagangan bebas, mengadakan penanaman kopi dan penjualan tanah kepada swasta, mengadakan landrente (sewa tanah), dan melakukan monopoli garam dan minuman keras.
3. Social : kebijakan yang dilakukan antara lain adalah menghapus rodi, menghapus perbudakan, dan peniadaan pynbank (disakiti), yakni adalah hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

Pada masa pemerintahannya, Raffles tidak hanya berkecimpung dalam bidang pemerintahan (politik). Namun melinkan Raffles juga berkecimpung dalam mengembangkan kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan kegiatan ilmu pengetahuan yang menonjol adalah membangun gedung Harmoni untuk lembaga ilmu pengetahuan Bataviache, Genootshap, menulis buku “Historis of Java” yang berisikan tentang kebudayaan jawa, serta bersama istrinya, yakni Olivia Marianne merintis pendirian Kebun Raya Bogor.

C. Sistem Cultuur Stelsel Di Indonesia

Berdasarkan dari hasil konversi London pada tahun 1814 meka Inggris kembali menyerahkan wilayah Indonesia kepada pemerintahan Kerajaan Belanda. Untuk itu pemerintahan Kerajaan Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang beranggotakan Ellout, Buyskes, dan Van der Capellen. Diantaranya ada tiga komisaris Jenderal yakni Van der capellen pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berupaya mengeruk kekayaan bangsa Indonesia dengan sebanyak mungkin. Dan tujuannya adalah untuk membayar utang-utang Belanda yang cukup besar selama perang. Namun pemerintahan Van der Cepellen (1817 – 1830)telah gagal karena Belanda tetap mengalami kesulitan ekonomi. Dan akhirnya, Van der Capellen digantikan oleh Johannes van den bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Upaya yang dilakukan oleh van den Bosch untuk mencukupi kebutuhan keuangan pemerintahannya dan juga untuk mengisi kas Negara Belada yang kosong adalah melaksanakan cultuur stelsel (sistem tanam paksa).

Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa telah mendorong munculnya reaksi penetangan baik di bangsa Indonesia meupun dari tokoh-tokoh berkebangsaan Belanda. Dan reaksi yang datang dari rakyat Indonesia adalah terjadinya terjadinya pelawanan di Pasuruhan pada tahun 1833 dan pada tahun 1846 oleh para pekerja di berbagai perkebunan tembakau dengan melakukan perusakan terhadap tanaman tembakau. Adapun reaksi dari bangsa Belanda yang datang dari Baron van Houvel yakni seorang pendeta yang kemudian ikut memperjuangkan penghapusan cultuur stelsel di parleman Belanda. Dan tokoh penentang lain adalah Eduard Dowes Dekker (multatuli) dengan cara menulis pada sebuah buku dengan judul “Max Havelaar”. Dan Frans van de Putte dengan menuliskan buku dengan judul “Suiker Constracten” (Kontrak-Kontrak Gula).

Setelah mendapatkan protes dari berbagai kalangan Belanda, dan akhirnya sistem tanam paksa dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di luar pulau Jawa masih terus berlangsung hingga 1915. Dan program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

Indonesia pada masa kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal

    Kebijakan Politik Indonesia pada Awal Kemerdekaan

setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia langsung membentuk kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Berbagai kelengkapan negara tersebut dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang berdaulat. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik karena kedatangan Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan politik untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun kebijakan politik Indonesia sebagai berikut.

1. Perubahan Fungsi KNIP

Salah satu hasil dari sidang PPKI adalah membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. Komite Nasional Indonesia di tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sedangkan di tingkat kewedanan disebut Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). KNIP dibentuk denga tujuan membantu tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya MPR dan DPR.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan fungsi KNIP terkait hubungannya dengan lembaga kepresidenan. Perubahan tersebut didasari ketidakpuasan Sutan Sjahrir terhadap sistem kabinet presidensial. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Oktober 1945 Sutan Sjahrir, Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Ir. Sakirman, dan Manunsarkoro mengajukan petisi kepada Soekarno-Hatta. Isi petisi tersebut antara lain tuntutan pemberian status Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada KNIP. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut KNIP mengadakan rapat pleno pada tanggal 16 Oktober 1945.

Soekarno dan Hatta menyetujui petisi tersebut karena sesuai dengan prinsip pengembangan lembaga-lembaga negara yang demokratis. Akhirnya, Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X Tahun 1945 yang isinya sebagai berikut.

a. Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Maklumat X Tahun 1945, KNIP kembali mengadakan sidang pada tanggal 17 Oktober 1945. Dalam sidang tersebut dihasilkan keputusan mengenai pembentukan Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang dipimpin oleh Sultan Sjahrir. BP-KNIP beranggotakan lima belas orang yang bertugas melakukan tugas sehari-hari KNIP.

2. Mengubah Sistem Pemerintahan

Pada awal kemerdekaan pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintah presidensial. Presiden Soekarno melalui sidang PPKI membentuk kementerian dan menteri-menteri yang duduk dalam kabinetnya. Seiring keluarnya Maklumat X Tahun 1945, sistem pemerintah Indonesia bergeser ke sistem parlementer. Selain itu, KNIP menjadi lembaga yang sangat representatif dalam menampung aspirasi rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet parlementer di bawah pimpinan Perdana Menteri Sultan Sjahrir. Dengan demikian, presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Sementara itu, pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

3. Membentuk Partai Politik

Pada awal kemerdekaan Soekarno mengajukan usulan mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai di Indonesia. Pembentukan PNI sebagai wadah untuk memperkuat persatuan bangsa. Presiden Soekarno juga menyatakan bahwa PNI akan menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala urusan. Meskipun demikian, pembentukan PNI sebagai partai negara ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan pembentukan PNI disebabkan oleh berbagai masalah. PNI dianggap sangat "berbau" Jawa Hokokai sebab sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang dahulu duduk dalam organisasi buatan Jepang. Selain itu, PNI tidak mewakili segenap golongan dalam masyarakat. Sutan Sjahrir bahkan menanggap pembentukan PNI sebagai partai tunggal identik dengan partai Nazi di Jerman dan partai Fasis di Italia. Ia juga menganggap bahwa pembentukan PNI bertentangan dengan paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Usulan pembentukan PNI sebagai partai tunggal akhirnya dibatalkan. Selanjutnya BP-KNIP mengajukan usulan agar pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Usulan tersebut ditanggapi pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Maklumat yang ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta ini berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Pemerintah memberi kesempatan kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik. Pemerintah berharap partai-partai politik tersebut mampu menyatukan seluruh aliran dalam masyarakat ke jalan yang teratur.

b. Pemerintah berharap agat partai-partai politik telah tersusun sebelum pelaksanaan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Adapun partai-partai yang terbentuk setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia (PBI), Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Persatuan Indonesia Raya (PIR).

4. Perpindahan Ibu Kota Negara

Jakarta secara resmi menjadi pusat pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Dalam perkembangannya, kedatangan sekutu di Jakarta membuat kondisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi kurang kondusif. Selain itu, kedatangan sekutu dan NICA mengancam keselamatan para pemimpin Indonesia. Presiden Soekarno berpindah-pindah tempat karena diburu oleh pasukan intel Belanda.

Menyadari kondisi tersebut, para pemimpin Indonesia mencari cara untuk menyelamatkan pemerintahan Indonesia. Tan Malaka mengusulkan agar pemerintahan Indonesia untuk sementara waktu dipindah ke luar Jakarta. Moh. Hatta mengusulkan Yogyakarta sebagai tempat berlindung bagi pemerintahan Indonesia. Yogyakarta dipilih karena kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Yogyakarta yang mendukung pemerintahan Indonesia. Selain itu, rakyat Yogyakarta dapat dikendalikan secara penuh oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 2 Januari 1946 Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengirim kurirnya ke Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menerima pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno-Hatta beserta pemimpin Republik Indonesia lainnya hijrah ke Yogyakarta. Sejak saat itulah ibu kota Indonesia secara resmi bepindah ke Yogyakarta.

tugas 

bagai mana pendapatmu kondisi indonesia dahulu dengan sekarang

munculnya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia

pertemua ke 3 kelas XI

 Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa di Indonesia

Irene Swastiwi Viandari Kharti Jun 22, 2018 • 9 min read

---

Kisah kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1945 tidak lepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Kamu masih ingat nggak, Squad sejak kapan Bangsa Eropa datang ke sini? Tenang, RG akan kasih tahu perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia, baca artikel ini sampai habis ya, Squad!

Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak Bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia.

Portugis

Bartholomeus Diaz melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Gowa (India) pada 1498, lalu pulang ke Lisboa, Portugal, dengan membawa rempah-rempah. Portugis pun semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah. Untuk itu, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso d’Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511.

Spanyol

Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik sesuai Perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492-1502. Ternyata ada kesalahan, karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika; yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magelhaens dari Spanyol ke barat daya melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudera Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magelhaens berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magelhaens kemudian dilanjutkan Sebastian del Cano. Pada 1521, Sebastian del Cano berhasil berlabuh di Tidore, namun kedatangan mereka dianggap melanggar Perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan Perjanjian Saragosa pada 1529.

Baca juga: 7 Strategi Perlawanan Indonesia terhadap Belanda Sampai Awal Abad 20.

Belanda

Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar 1598-1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Neck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan van Neck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia.

Inggris

Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca (Portugal) dan Pulau Canary. Henry Middleton lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatra, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon (1605) lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah, seperti lada dan cengkeh. Sedangkan ada James Cook sampai ke Batavia tahun 1770, setelah dari Australia.

 

Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia. Hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meski telah bangkrut, sampai sekarang, perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia lho. Ada yang bisa menebak nama perusahaannya?

Vereenigde Oostindische Compagnie atau lebih dikenal dengan VOC merupakan perusahaan dagang tersebut. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarnevelt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham (Heeren Zeventien) yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah:

(1) menghindari persaingan sesama pedagang Belanda.

(2) Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan Bangsa Eropa lain.

(3) Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak octrooi, yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan, yaitu:

1. Contingenten: pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC.

2. Verplichte leverantie: penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram.

3. Ekstirpasi: menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan.

4. Pelayaran hongi: Pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani.

Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaannya di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai Perancis.

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita Revolusi Perancis. Adapun kebijakan Daendels adalah:

Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa, lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama, karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris.

Masa Pemerintahan Inggris

Pada 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816 Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda.

Masa Pemerintahan Belanda

Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan Bangsa Eropa lainnya.

Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa (cultuur stelsel) sejak tahun 1830. Penerapan cultuur stelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, Tanam Paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik.

Pada tahun 1870 Tanam Paksa dihapus dan diganti Politik Pintu Terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini, mulai diberlakukan politik pintu terbuka, investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas.

Perkembangan Agama Kristen

Agama Katolik dibawa oleh kaum misionaris Portugis, salah satunya St. Fransiskus Xaverius (1506-1552) yang mengunjungi Ambon, Ternate dan Halmahera pada tahun 1546-1547. Selain Portugis, Belanda juga menyebarkan agama Protestan oleh Ludwig Ingwer Nommensen. Ia berhasil melakukan kristenisasi di Sumatera Utara. Hingga kini, Protestan merupakan agama yang dominan di Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan kolonialisme dan imperialisme Bangsa Eropa tentunya memiliki berbagai dampak bagi Indonesia, Squad. Di samping dampak negatif, banyak dampak positif yang kita dapat. Meski begitu, hidup di bawah bayang-bayang bangsa lain pasti nggak enak, kan? Kalian juga bisa lho nonton materi ini lewat video animasi di RuangBela